Tidak Ada IMB tak Boleh Membangun - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tidak Ada IMB tak Boleh Membangun

Tidak Ada IMB tak Boleh Membangun

Written By Admin Raka on Selasa, 07 Agustus 2018 | 16.45.00

KARAWANG, RAKA - Pemrakarsa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) PT Jawa Satu Power tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal yang mereka bangun merupakan trnsmisi sutet lebih dari 90 titik di kabupaten ini.

Dikatakan Kasie Perizinan dan Pembangunan DPMPT Karawang Purwadi, PT Jawa Satu Power permohonannya belum ada, tapi konsultasi diakuinya sudah dilakukan, hanya saja masih kurang persyaratan. Karena, khusus IMB ini permohonannya belum dilengkapi seperti izin lingkungan dan Siteplan. Lain halnya dengan izin lokasi, sebut Purwadi, sejak 17 April 2017, disposisimya sudah masuk karena prosesnya berada di pemerintah pusat dan provinsi. "Permohonan kelengkapannya sih belum, tapi konsultasi sudah ada, hanya memang belum memenuhi syarat," katanya.

Purwadi menambahkan, walaupun proyek skala nasional dan pengadaan kebijakannya dari pusat, itu bisa saja kalau kelengkapannya sempurna bisa cepat, utamanya kalau masuk zona Kawasan Kemudahan langsung  kontruksi (KLIk) di 8 lokasi. Seperti KIIC, Surya Cipta dan Bintang Puspita, namun persoalannya JSP ini zonanya tidak masuk kawasan program Klik. Jadi selama IMB belum keluar, konsekwensinya JSP belum bisa melakukan aktifitas disana. " Selama IMB belum keluar, ya aktifitasnya belum bisa dilakukan," katanya.

Lebih jauh Purwadi menambahkan, soal perizinan IMB saat ini, ada lagi aturan baru, yaitu PP Nomor 24 tahun 2018 melalui Online Single Sub Mission (OSS), tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Namun, sistem dibawah kendali Kementrian Koordinator Perekonomian ini, belum detail pemberlakuannya kapan di daerah.

Semua perizinan, jenis usaha termasuk perusahaan terintegrasi tanpa harus ke DPMPT Kabupaten, yang bahkan sebut Purwadi, IMBnya bisa lebih cepat keluar dengan komitmen 30 hari. Karena, kewenangan kabupaten hanya pada sistem, jika ada hal yang kurang dipenuhi, tinggal di silang saja dalam sistem, bahkan bisa memberikan rekomendasi pembatalan perizinannya jika dianggap masih kurang kelengkapannya.

Hanya saja, sambungannya, efektifitasnya belum tahu kapan, karena PP 24 tahun 2018 ini,  disebar ke berbagai kementrian terkait, sehingga perlu banyak koordinasi dan konsultasi terlebih dahulu. "Ada sistem OSS sekarang untuk kemudahan izin usaha,  cuma ekektifnya belum tahu kapan diberlakukan," katanya.

Setiap warga negara memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka setiap badan sebut Purwadi, atau orang yang melakukan usaha, juga nantinya harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Sistem ini, mengatur calon pengusaha dan investor dapat mengurus perizinan di mana saja dan kapan saja melalui portal khusus. Namun, memang teknisnya masih belum hafal, karena harus ada prosedur yang harus ditempuh. "Teknisnya kita masih belum hafal, karena ragam prosedur harus ditempuh," ucapnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template