Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cueki Pemkab - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cueki Pemkab

Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Cueki Pemkab

Written By Admin Raka on Sabtu, 04 Agustus 2018 | 12.00.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengaku masih belum tahu detail rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Cilamaya. Meskipun tidak masuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah daerah, proyek pusat untuk pengadaan listrik di Pulau Jawa dengan nilai triliunan rupiah tersebut, diam-diam tinggal selangkah lagi pembangunannya.

Kepala Dinas Pertanian Hanafi Chaniago misalnya, disinggung berapa lahan sawah pertanian di Karawang yang digunakan untuk jalur sutet bertransmisi tersebut, dia mengaku sama sekali belum mengetahuinya. Bahkan sosialisasi dan proses alih fungsi di lahan yang sebenarnya zona pertanian di Cilamaya tersebut, juga belum detail diketahuinya. "Soal perizinan semuanya langsung ke DPMPT (Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu) provinsi. Sampai sekarang belum tahu, gak ada sosialisasi dari pemrakarsa," katanya kepada Radar Karawang, Jumat (3/8) kemarin.

Senada dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Karawang Suroto, sejauh ini rencana pembangunan proyek PLTGU yang dikomandoi PT Jawa Satu Power (JSP) yang akan melibatkan tenaga kerja lokal dan asing selama masa pembangunan sampai 2021 tersebut, sama sekali belum ada laporan apapun, baik yang meliputi peraturan perusahaan, rencana rekrutmen tenaga kerja yang jumlahnya konon sampai ribuan, juga  kewajiban lapor perusahaan ke dinas dan lainnya. Pelaporan yamg dimaksud, sebut Suroto, meliputi laporan keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA), laporan informasi lowongan pekerjaan sebagaimana Kepres Nomor 4 Tahun 1980 dan Perbup Nomor 8 Tahun 2016, kemudian wajib lapor perusahaan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pelaporan Peraturan Perusahaan dan Pencatatan Pekerja Kontrak di Disnaker, sebagaimana putusan MK Tahun 2018 belum penuh dilaporkannya. "Kita belum menerima laporan apapun, baik soal rekrutmen, wajib lapor perusahaan, maupun peraturan perusahaannya," katanya.

Pejabat BPN dan ATR Karawang, Ali Rahman saat disinggung kaitan lahan dan pemetaan tanah yang akan dijadikan lokasi sutet PLTGU di Karawang, mengatakan, pihaknya hendak mencari informasi lebih lanjut, khususnya ke seksi pengadaan tanah. "Saya cari info dulu ke seksi pengadaan tanah," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang Indriyani mengatakan, proyek PLTGU di Cilamaya tidak ada dalam daftaran RTRW, karena itu menjadi program pemerintah pusat. Seharusnya, pihak JSP berikut tiga kontraktornya menambah ruang sosialisasi lebih panjang kepada masyarakat dan OPD terkait, termasuk transparansi anggaran dari pusat maupun pinjaman dari swasta seperti Asian Development Bank (ADB). "Kita belum kaji data lebih dalam. Seharusnya memang sosialisasinya lebih masif kepada Eksekutif dan Legislatif di Karawang," katanya.

Atas dasar minimnya sosialisasi dan pengetahuan dari lintas OPD tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHK) Wawan Setiawan mengaku, Pemkab Karawang akan bentuk formatur yang melibatkan OPD-OPD terkait. Misalnya Dishub, Disnaker, DLHK, DPMPTSP ( Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), camat, kades, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan yang memfasilitasi kegiatan pembangunan proyek PLTGU tersebut. Termasuk dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan dan Kelautan. Sehingga pembangunannya dapat berjalan dengan lancar sesuai jadwal dengan dampak yang bisa diminimalisir pada setiap kegiatannya. "Mereka JSP sudah memiliki tahapan perizinan awal yang dikeluarkan DPMPTSP, tinggal memperbanyak sosialisasi. "Nanti saya lapor bupati dulu kaitan formatur ini. Semua Kita libatkan," pungkasnya.

Humas lokal PT Jawa Satu Power (JSP) Eno Maryono mengatakan, soal sosialisasi dengan lintas OPD di Karawang, sejauh ini masih belum ada rencana tetapi sudah ada bahasan dalam rapat. Sedangkan urusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum pelaksanaan proyek, Yono mengaku, pihaknya sudah mengajukan ke pemkab dan diharapkan bulan ini sudah terbit. "Sosialisasi dengan pemkab sejauh ini belum ada rencana, tetapi sudah ada bahasan dalam meeting," singkatnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template