PNS jadi Kades Gajinya Dobel - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PNS jadi Kades Gajinya Dobel

PNS jadi Kades Gajinya Dobel

Written By Admin Raka on Kamis, 30 Agustus 2018 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Menjadi seorang PNS belum cukup jika ingin melakukan perubahan besar di masyarakat. Perlu kekuasaan lebih besar, waktu lebih luang dan dana mumpuni. Semisal menjadi kepala desa, anggota dewan, bupati, gubernur bahkan presiden.

Namun, jika membandingkan resiko serta kerugian yang akan diterima jika mengalami kekalahan dalam kontestasi politik tersebut, tentu yang paling aman bagi PNS adalah nyalon kepala desa. Pasalnya, PNS tidak perlu mundur dari pekerjaannya jika ikut pemilihan kepala desa. Syaratnya harus mengantongi izin dari bupati atau pejabat pembina kepegawaian (PPK). Artinya kalau kalah dalam kontestasi tersebut, statusnya tetap jadi PNS. Bekerja seperti sedia kala. Tapi jika menang, maka statusnya sebagai abdi negara tidak berubah. Sedangkan penjabat struktural maupun fungsional posisinya dinonaktifkan.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Abbas Sudrajat mengatakan, di 67 desa yang akan menggelar hajat pilkades, pihaknya hanya mencatat informasi sementara ada dua orang PNS yang ikut nyalon. Satu orang dari tenaga kependidikan SLTA dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan satu lagi staf kecamatan yang bertugas sebagai Koordinator PBB di Kecamatan Cilamaya Wetan. Namun, untuk sementara keduanya belum ada konfirmasi resmi. Sebab, jika PNS nyalon itu harus mendapatkan rekomendasi atau izin dari PPK atau bupati. "Jenis izinnya itu adalah mencalonkan kades. Jika bupati menyetujui, nantinya akan dikeluarkan surat izin. Kalau yang satu lagi kewenangan provinsi. Tapi saat ini belum dapat info secara resmi," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (29/8) kemarin.

Abbas menambahkan, nyalon kades adalah hak setiap warga negara. Namun dalam pelaksanaannya, PNS bersangkutan harus mengajukan izin resmi dan tertulis ke BKPSDM. Dan setiap PNS yang mencalonkan diri, kemudian terpilih sebagai kades maka statusnya sebagai abdi negara tidak berubah. Tapi, apabila PNS bersangkutan memiliki jabatan struktural maupun fungsional, maka posisinya dinonaktifkan. Itu dilakukan agar PNS bersangkutan dapat berkonsentrasi melaksanakan tugasnya sebagai kades. "Adapun penonaktifan posisi fungsional maupun struktural tersebut selama masa jabatan kades berlangsung. Jadi PNS yang terpilih menjadi kades tetap mendapatkan gaji sebagai PNS. Hanya saja, jabatannya dinonaktifkan," ungkapnya.

Koordinator PBB di Kecamatan Cilamaya Wetan Saepul mengaku sudah mendaftar ke panitia Pilkades Mekarmaya. Begitupun urusan berkas izin yang lampirannya sekitar lima lembar, sudah diajukan melalui camat untuk diteruskan ke bupati. Semuanya tidak ada masalah, karena dia paham betul konsekuensi yang akan dihadapi saat nyalon kades. Bahkan, sebagai PNS yang sudah bertahun-tahun berkecimpung sebagai abdi negara, dia menaruh rasa hormat kepada tiga calon kades Mekarmaya lainnya, baik datang langsung maupun tatap muka di kegiatan-kegiatan lainnya. "Pilkades jangan menjadikan hubungan antarcalon jadi pecah, jangan saling menjelekkan tapi adu gagasan serta program," ungkapnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template