Perubahan Nama di KTP Wajib Sidang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Perubahan Nama di KTP Wajib Sidang

Perubahan Nama di KTP Wajib Sidang

Written By Admin Raka on Kamis, 09 Agustus 2018 | 14.30.00

KARAWANG, RAKA - Perubahan nama yang terjadi di Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sehingga tidak sesuai dengan nama asal, baik di Kartu Keluarga maupun Akta Kelahiran wajib dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Disdukcatpil Lilis Jayasutisna. Dikatakannya, selain wajib melaporkannya ke Disdukcapil pemegang kartu tanda penduduk elektronik itupun harus menyesuaikan nama yang digunakan melalui proses pengadilan. "Jika ada perubahan nama di KTP wajib melalui proses pengadilan," ucap Lilis.

Dikatakan Lilis, tidak mungkin terjadi kesalahan cetak nama karena acuan pencetakan nama itu adalah kartu keluarga. Makanya, jika ada perubahan nama karena alasan tertentu untuk menyesuai dengan nama salah satu dokumen itu harus dilaporkan. "Nama di KTP itu dasarnya dari Kartu Keluarga jadi tidak mungkin seketika di cetak di KTP akan berbeda dengan yang ada di Kartu Keluarga," ujarnya.

Lilis sendiri tidak menyangkal jika keadaan itu terjadi di Karawang. Tetapi dia menampik kalau itu terjadi justru setelah diberlakukannya program KTP elektkronik. Karena menurut Lilis acuannya nama di KTP adalah KK. "Kita akan cek di data base, jika memang ada perubahan. Tetapi setahu kita memang ada tetapi itu terjadi dengan KK yang lama," ujarnya.

Untuk itu, jelas Lilis, menjadi kewajiban Disdukcatpil untuk terus melakukan pembenahan, bagi masyarakat yang masih terdapat perbedaan antara KTP dan KK. Maka dasar lain yang bisa diajukan adalah ijazah terakhir sekolah atau akta kelahiran. "Kita tidak bisa merubah nama jika tidak ada faktor pendukung yang menguatkannya. Tetapi yang bisa merubah nama itu masyarakat sendiri melalui proses pengadilan," terangnya.

Kata Lilis, Disdukcatpil tidak akan pernah melakukan penyulitan proses pembuatan dokumen kependudukan jika memang proses pembuatannya dilakukan secara benar sesuai aturan yang berlaku. "Kita tidak akan persulit pemohon untuk buat dokumen, bahkan wajib sebagai pelayanan masyarakat untuk terus melakukan pelayanan," ucapnya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template