Kepala Dinas Perjuangkan Premi Asuransi Pertanian Gratis - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kepala Dinas Perjuangkan Premi Asuransi Pertanian Gratis

Kepala Dinas Perjuangkan Premi Asuransi Pertanian Gratis

Written By Mang Raka on Senin, 06 Agustus 2018 | 18.15.00

KARAWANG, RAKA - Dari luas lahan 90 ribu hektare saat ini, lahan yang akan dipertahankan untuk pengembangan pertanian dipatok diangka 80 ribu hektare. Jumlah ini akan dipertahankan dengan Peraturan Daerah (Perda) Lahan Produksi Pertanian Berkelanjutan (LP2B) yang segera disahkan, selain Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga akan diberlakukan sebagai penyeimbang menyempitnya lahan pertanian.

Kepala Dinas Pertanian Kehutanan Perkebunan dan Peternakan (Distanhutbunak) Karawang Hanafi Chaniago mengatakan itu, kemarin. Apapun alasannya lahan pertanian harus tetap dipertahankan. "Pertanian sektor penyumbang kemiskinan terbesar, namun dengan lahan 80 ribu hektare yang dipatok selama 30 tahun kedepan, diharapkan bisa terus meningkatkan hasil dan kesejahteraan petani," jelas Hanafi saat melepas rombongan Demfarm Korporasi Pertanian di Laboratorium Pertanian Paska Panen di Rawagabus.

Diakui Hanafi, lahan existingya pertanian saat ini masih 90 ribuan hektare di Karawang, namun 10 ribu diantaranya akan hilang dimana Pemkab memberi ruang untuk investor baik perumahan, industri, pembangunan kantor, ekonomi dan penopang lainnya sampai 30 tahun kedepan, karena yang 80 ribu hektar lagi ini, ada aturan dan sanksi apabila melanggar Perda LP2B untuk dialihkan fungsikan. "Lahan yang ada saat  ini masih 90 ribu hektare, tapi yang kita pertahankan 30 tahun kedepan itu diangka 80 ribu hektar dan ini tidak bisa diganggu untuk kepentingan apapun kecuali pertanian," ucapnya.

Mantan Kepala Disperindag Karawang ini menambahkan, Perda LP2B ada tetapi lahan pertanian berkurang. Perda lainnya diperlukan untuk meningkatkan pemberdayaan kepada para petani, yaitu Perda Perlindungan dan pemberdayaan petani. Lewat Perda ini, bagaimana petani bisa diberdayakan, baik produksinya maupun kesejahteraan dan modal usaha taninya.

Seperti asuransi pertanian misalnya, dari Rp 120 ribu premi yang harus dibayar petani per hektar per bulannya. Pemerintah sudah berikan subsidinya, sehingga petani pemilik lahan cukup membayar premi Rp 36 ribu per bulan perhektar. Dengan angka itu, saat gagal panen, asuransi bisa dicairkan klaimnya menjadi Rp 6 juta peehektarnya. Demikianpun pihaknya berupaya agar premi asuransi itu digratiskan, dimana Pemkab bisa membantu mengcover sisa pembayaran premi bagi petani tersebut. "Mereka biasa bayar premi asuransi pertanian Rp 36 ribu per bulan, kita inginkan kedepan ini bisa di cover sama APBD 2 sehingga petani gratis dapati asuransi setiap bulan iurannya," ucapnya.

Hanya saja, sambung Hanafi, upaya agar asuransi pertanian ini juga di cover oleh APBD 2 harus hati-hati, karena perlu dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) nya. Namun setidaknya dengan adanya LP2N tersebut, upaya ini sudah seharusnya memang diupayakan, agar petani bisa fokus usaha tani, tanpa memikirkan iuran dan harga yang selalu risih dengan para tengkulak. "Kalaupun upaya ini ada, memang perlu hati-hati juga, karena harus di atur lewat Perbup," tandasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template