Caleg PNS Diberi Waktu Mundur Sebelum Penetapan DCT - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Caleg PNS Diberi Waktu Mundur Sebelum Penetapan DCT

Caleg PNS Diberi Waktu Mundur Sebelum Penetapan DCT

Written By Mang Raka on Kamis, 23 Agustus 2018 | 11.30.00

PURWAKARTA, RAKA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pileg 2019 mendatang. Namun hingga saat ini, masih ada bakal calon legislatif (Bacaleg) dari kalangan ASN dan kepala desa (Kades) belum mengundurkan diri.
Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2018 akan ditetapkan pada 20 September 2018 mendatang. Sehari sebelum penetapan tersebut SK Pemberhentian PNS atau kades sudah harus diterima KPU. "Salah satu sarat calon bagi kades atau ASN aktif untuk menjadi calon anggota legislatif adalah SK Pemberhentian yang dikeluarkan oleh pejabat terkait. Sehari sebelum penetapan DCT, SK tersebut harus sudah diterima KPU," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Ujang Abidin, menanggapi adanya bacaleg ASN dan kades yang masih menduduki jabatan setelah pengumuman DCS, kepada wartawan, Rabu (22/8).
Menurutnya, hal tersebut seperti yang diisyaratkan Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu di Pasal 19 huruf H. Dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan di Pasal 7 berkaitan dengan persyaratan bakal calon. "Konsekuensinya, jika hal tersebut di atas tidak bisa terpenuhi, maka KPU harus mencoret baceleg tersebut. Karena dianggap tidak memenuhi syarat," katanya.
Selain itu, karena sekarang masih masa tanggapan masyarakat untuk DCS. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan bacaleg masyarakat disarankan memberikan tanggapannya secara resmi ke KPU Purwakarta. "Dalam hal ini Bawaslu hanya mengawasi proses klarifikasi tanggapan masyarakat oleh KPU," ujarnya.
Sebelumnya, ramai di perbincangkan sejumlah kades dan ASN aktif ogah berhenti dari jabatanya meski telah terdaftar di DCS. Salah satunya Camat Bungursari, Juanda yang kini masih menjalankan rutinitasnya sebagai camat. Padahal ia kini sudah tercatat  sebagai salah satu bakal calon legislatif  dari partai Golkar daerah pemilihan (Dapil) 2, untuk DPRD Purwakarta.
Bahkan, akhir-akhir ini, roda pemerintahan di kecamatan tersebut dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah kebijakan yang bernuansa politis, diduga sering dikeluarkan oleh sang camat yang notabene tercatat sebagai salah satu bacaleg yang berencana akan bersaing dengan bacaleg lainya di dapil yang meliputi Kecamatan Bungursari, Babakan Cikao, Campaka dan Cibatu, tersebut. "Kebijakan-kebijakannya sering bernuansa politis, bisa dibilang berpotensi menguntungkan pribadi secara politik. Yang bersangkutan sudah terdaftar di DCS Pemilu 2019. Ini tidak baik bagi pendidikan demokrasi di wilayah tersebut," ujar Ketua Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Purwakarta, Hikmat Ibnu Aril kepada wartawan, awal pekan lalu.
Dengan kondisi tersebut, ia meminta penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Purwakarta mengambil tindakan dan langkah-langkah untuk mencegah hal ini berlarut-larut. Selain itu, Aril juga meminta pejabat dan instansi terkait dalam hal ini BKD, harus sigap dengan situasi tersebut. "Dengan barpatokan pada PP 37/2004 dan UU 5/2014, memang ada jangka waktu proses pemberhentian ASN, namun demi Pemilu yang jujur dan adil, sebaiknya pejabat tersebut segera diganti," kata Aril.
Lalu Jika yang bersangkutan tercatat sebagai bacaleg, otomatis terdaftar juga sebagi anggota partai politik, "Masa sih jabatan camat dipegang oleh anggota parpol. Ini harus ditegaskan," tutur Aril.(gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template