Anggaran Pilkades Kosong - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Anggaran Pilkades Kosong

Anggaran Pilkades Kosong

Written By Admin Raka on Rabu, 15 Agustus 2018 | 19.50.00

KARAWANG, RAKA - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 67 desa terancam terkendala anggaran. Badan anggaran (Banggar) DPRD Karawang mendesak eksekutif melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pelaksanaan pilkades. Sebab Pemkab Karawang saat ini mengalami defisit anggaran sehingga jika pendapatan tidak ditekan  sulit untuk melaksanakan Pilkades serentak. Padahal tahapan administrasi Pilkades sudah dimulai hingga pelaksanaan pilkades 11 November 2018.

"Kami dari banggar sudah rapat dengan TAPD untuk membahas bagaimana membiayai pelaksanaan pilkades serentak. Kesimpulannya pemkab harus bisa mem-push pendapatannya jika pilkades mau dilaksanakan tahun ini. Posisi keuangan pemkab dari target pendapatan baru mencapai 46,55 persen, namun di akhir triwulan ketiga mereka optimis posisi kas bisa mencapai diatas 50 persen. Kalau posisi kas bisa di atas 50 persen kita bisa anggarkan untuk pelaksanaan pilkades," kata anggota banggar DPRD, Indriyani, Selasa (14/8).

Menurut Indriyani, posisi Pemkab Karawang cukup dilematis karena disatu sisi sudah memutuskan untuk melaksanakan pilkades akhir tahun ini, namun disisi lain posisi keuangan mengalami defisit hingga saat ini. Oleh karena itu DPRD mengajukan syarat agar eksekutif meningkatkan pendapatan. "Potensi pendapatan sebenarnya ada hanya butuh kerja keras saja dari pihak eksekutif. Misalnya dari piutang pemkab yang belum tertagih dari wajib PBB (Pajak Bumi Bangunan) yang mencapai Rp 400-an miliar. Klaim dari pihak TAPD, ada yang berhasil ditagih sekitar Rp 50 miliaran. Sedangkan potensi tertagih piutang ini, mereka (TAPD) punya keyakinan hingga Rp 43 miliar sampai akhir tahun anggaran 2018," katanya.

Indriyani mengatakan, jika benar potensi kas daerah mampu terealisasi sesuai target itu, maka kebutuhan anggaran pilkades sebesar Rp7,9 miliar akan bisa ditanggulangi. Dengan begitu anggaran untuk penyelenggaraan pilkades tidak akan mengganggu anggaran dari OPD yang sudah ditetapkan. "Jadi solusinya memang harus meningkatkan pendapatan sehingga tidak mengganggu anggaran dari OPD lain yang sudah direncanakan sebelumnya," pungkasnya. (asy)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template