Alih Fungsi Lahan Diklaim Masih Terkendali - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Alih Fungsi Lahan Diklaim Masih Terkendali

Alih Fungsi Lahan Diklaim Masih Terkendali

Written By Admin Raka on Sabtu, 25 Agustus 2018 | 17.30.00

KARAWANG, RAKA- Industrialisasi dan pembangunan properti di Karawang banyak menggunakan lahan pertanian. Hal ini membuat lahan pertanian makin menyusut. Meski demikian, alih fungsi lahan pertanian masih terkendali dan tidak dilakukan secara sporadis.

Bupati Karawang Cellica Nurachadiana, mengaku memahami kondisi yang tengah terjadi di tengah masyarakatnya, terutama petani, terkait alih fungsi lahan. Dia menjelaskan, Kabupaten Karawang saat ini tidak hanya berjuluk Kota Lumbung Padi tapi juga sebagai Kota Industri. Hal ini dampak dari keputusan pemerintah pusat yang memutuskan Karawang sebagai daerah industri nasional. "Kita harus memahami sekarang Karawang sudah menjadi kota industri dan itu tidak bisa dihindari. Tugas kita sekarang ini yaitu bagaimana memadukan Karawang sebagai Kota Lumbung Padi dan Kota Industri untuk kesejahteraan masyarakat," kata Cellica, baru-baru ini kepada wartawan.

Cellica mengatakan, tugas pemerintah daerah saat ini yaitu memberi ruang kepada sektor industri untuk bisa menjalankan bisnisnya dengan kondusif. Namun, secara bersamaan juga menjaga predikat Karawang sebagai Kota Lumbung Padi. Itu artinya meski terjadi alih fungsi lahan, tidak bisa dilakukan secara membabi buta, karena alih fungsi lahan dilakukan dengan syarat yang ketat. "Kita sudah mematok luas lahan pertanian di Karawang seluas 85 ribu hektare tidak boleh berkurang. Dasar hukumnya yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang akan menjadi rambu membatasi alih fungsi lahan. Jadi sekarang ini sudah tidak bisa seenaknya mengubah lahan pertanian untuk apa pun," jelasnya.

Menurut Cellica, dengan terbitnya Perda LP2B, pemerintah membatasi terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Bahkan, hingga tahun 2030 alih fungsi lahan hanya boleh dilakukan seluas 10 ribu hektare, tidak boleh lebih. Luas lahan pertanian 85 ribu hektare bersifat abadi, tidak bisa dialihfungsikan. Karena itu dia menjamin meski terjadi alih fungsi lahan namun dilakukan secara terkendali hingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada. "Perda LP2B ini jadi pegangan hukum kita untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan tidak mengganggu lahan pertanian yang sudah ada," pungkasnya. (asy)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template