45 Kades Bandel Mau Dipanggil - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 45 Kades Bandel Mau Dipanggil

45 Kades Bandel Mau Dipanggil

Written By Mang Raka on Kamis, 23 Agustus 2018 | 13.30.00

KARAWANG, RAKA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengaku bosan memberikan arahan kepada kepala desa yang sampai kini belum bisa mencairkan dana desanya karena tidak bisa melaporkan surat pertanggung jawaban (SPJ) pelaksanaan pembangunan periode tahun 2017. Padahal laporan itu menjadi tiket para kepala desa untuk bisa melanjutkan pembangunan di wilayahnya.
Sekretaris DPMD Karawang Wawan Hernawan menyampaikan itu kepada Radar Karawang, baru-baru ini. "Kita sudah bosan arahan mah, setiap mau kucurin dana desa kan kita sosialisasi. Masalahnya itu, ini akibat Sumber Daya Manusianya juga. Padahal bimtek kita setiap tahun laksanakan, bendahara desa, sekretaris desa, setiap tahun itu ada binteknya dan dilaksanakan," tandas Wawan.
Bahkan, karena hal tersebut membuat Wawan merasa heran. Setiap tahunnya saat melakukan pelaporan surat pertanggung jawaban format setiap tahunnya selalu sama dan tidak ada yang berubah. Tetapi seperti dirasakan begitu sulitnya bagi mereka. "Setiap tahun itu sama pertangung jawabannya dan cara melaporkannya, formatnya juga sama tetapi kenapa belum juga dilaporkan," ucap Wawan.
Dikatakan Wawan hingga kini ada 45 desa yang belum melakukan pencairan dana desanya, dan itu membuat Wawan jadi bertanya-tanya. "Ada apa dengan pemerintah desa itu, sampai-sampai SPJ nya saja belum diserahkan, padahal tahun sudah memasuki pertengahan. Jika belum juga melaporkan maka tidak bisa mencairkan dana desa tahun 2018," ucapnya.
Wawan juga mengatakan, jika surat pertanggung jawaban saat ini dinilainya sangat sederhana, namun hal itu dikembalikan lagi kepada kepala Desanya selaku penanggung jawab di pemerintahan desa. "Tahun 2018 ini pasti terhambat pembangunannya, sebab mereka belum menyerahkan surat pertanggungjawaban tahun 2017," jelasnya.
Ditambahkan Wawan, untuk anggaran dana desa itu tidak ada batas waktu, sampai anggaran tahun 2018 itu habis dan pelaksanaannya juga tidak langsung tetapi dijenjang. Untuk tahap pertama 20 persen, ke dua 40 persen dan tahap ke tiga 20 persen. "Dari Januari itu kepala desa sudah bisa mencairkan, makanya kalau sampai sekarang pun belum cair otomatis akan diluncurkan kembali pada 2019," ucapnya. 
Sementara, terang Wawan, untuk tahun 2019 ada batasnya, jika sampai bulan Juli tidak dicairkan maka akan hangus meskipun sanksi tidak ada. "Kita sudah buatkan surat kepada kepala desa agar segera melaporkan. Rencana kedepan kita akan panggil para kades itu yang belum mengajukan surat pertanggung jawabannya. Kita akan tanya apa yang menjadi kendalanya hingga belum menyerahkan laporan pertanggung jawabannya," tandas Wawan. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template