1.042 Pemilih Disabilitas Terakomodir - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 1.042 Pemilih Disabilitas Terakomodir

1.042 Pemilih Disabilitas Terakomodir

Written By Admin Raka on Jumat, 24 Agustus 2018 | 11.15.00

PURWAKARTA, RAKA- KPU Kabupaten Purwakarta tetapkan sebanyak 666.972 orang sebagai daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pileg dan Pilpres 2019. Jumlah tersebut merupakan penggabungan dari DPT Pilkada Purwakarta 2018 lalu sebanyak 652.796 pemilih, ditambah pemilih pemula sekitar 10.712 yang sebelumnya sudah ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS).

"Untuk DPT Pilres 2019 sudah kita tetapkan 666.972 orang melalui rapat pleno kemarin,” ujar Ketua KPU Purwakarta Ramlan Maulana, Kamis (23/8).

Ramlan mengatakan, jumlah tersebut terdiri dari 335.315 laki-laki dan 331.957 perempuan. Jika pun nantinya ada pemilih yang belum masuk DPT, maka akan dimasukan ke dalam daftar pemilih khusus. Terkait dengan tempat pemungutan suara (TPS), Ramlan menyebutkan, untuk Pileg dan Pilpres 2019 jumlah sebanyak 2.619 TPS yang tersebar di 192 desa dan kelurahan yang ada di Purwakarta. “Untuk di setiap TPS pun dipatok maksimal 300 pemilih,” kata dia.

Dari jumlah DPT Pemilu 2019 sebanyak 666.972, terdapat 1.042 pemilih disabilitas seperti tuna daksa, tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan penyandang disabilitas lainnya. "Ada sebanyak 1.042 pemilih disabilitas yang kami catat. Tersebar di 17 kecamatan, terbanyak di Kecamatan Kota, ada 112 pemilih disabilitas," ujar Ramlan.

Sementara, untuk 16 kecamatan lainnya, terdiri dari Kecamatan Tegalwaru 61 pemilih disabilitas, Campaka 65 orang, Jatiluhur 55 orang, Plered 77 orang, Sukatani 83 orang, Maniis 59 orang, Wanayasa 43 orang, Pasawahan 92 orang, Bojong 39 orang, Darangdan 79 orang, Babakancikao 49 orang, Bungursari 67 orang, Cibatu 51 orang, Sukasari 12 orang, Pondoksalam 24 orang dan Kecamatan Kiarapedes sebanyak 74 pemilih disabiltas.

Di tempat terpisah, Komisioner Bawaslu Purwakarta Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Oyang Este mengatakan, pihaknya akan memastikan hak politik penyandang disabilitas di Kabupaten Purwakarta terjamin. "Kita ingin memastikan bahwa hak politik penyandang disabilitas ini terjamin, terlebih pada saat mencoblos nanti," kata Oyang.

Menurutnya, undang-undang mengamanatkan, agar kaum disablitas mendapat akses yang sama dalam hal penunaian hak politik mereka. Karenanya menjadi kewajiban penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar mereka bisa memfasilitasi mereka secara optimal. "Jangan muncul kesan, disabilitas sebagai pemilih kelas dua. Sebaliknya, pengabaian atas hak politik mereka merupakan tindak pidana," ucapnya.

Lebih jauh Oyang mengatakan, agar lebih diperhatikan untuk penempatan lokasi TPS, harus mudah diakses oleh masyarakat utamanya penyandang difabel. "Kalau ada TPS tapi susah diakses, laporkan saja kita bisa pindahkan ke tempat yang lebih aksesible," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template