Undang-undang Pemilu Belum Sempurna - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Undang-undang Pemilu Belum Sempurna

Undang-undang Pemilu Belum Sempurna

Written By Admin Raka on Jumat, 27 Juli 2018 | 16.15.00

KARAWANG, RAKA- Adanya undang-undang nomor 7 tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan pemilu, dinilai belum sempurna. Masih banyak kekurangan terutama pada persoalan pidana pemilu.
Ketua Panwaslu Karawang, Syarif Hidayat, berkomitmen kuat untuk meningkatkan peran pengawasan diantaranya dengan membuat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). "Gakkumdu ini sebagai wadah koordinasi dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemilu,” katanya, saat sosialissi UU nomor 7 tahun 2017 bersama Komisi 2 DPR RI di salah satu hotel di Karawang, Kamis (26/7) kemarin.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga bakal terus mengajak peran serta masyarakat dalam proses tahapan pemilu untuk melakukan pengawasan partisipatif. “Selain memaksmalkan kinerja panwas di tingkat kecamatan dan desa, kami juga mengajak masyarakat agar melaporkan dugaan pelanggaran pemilu jika terjadi di wilayahnya,” katanya.

Menurutnya, adanya UU nomor 7 tahun 2017, membuat kewenangan Bawaslu menjadi lebih luas. Bawaslu tak lagi hanya merekomendasikan tapi juga bisa membuat putsan. Hanya saja kekurangannya terkait di pidana pemilu. "Kami meminta kepada anggota DPR RI, ibu Evi, untuk mengusulkan agar undang-undang ini disempurnakan," pintanya.

Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Hj Evi Fatimah, menyatakan jika peran Bawaslu sangat penting dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Pasalnya, setiap tahapan pemilu rentan dengan dugaan pelanggaran dilakukan oleh peserta pemilu. “Adanya UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu telah menambah kewenangan Bawaslu dalam menegakan pemilu. Jadi kita berharap pelaksanaan pemilu bisa sukses tanpa ekses. Mengenai kekurangan undang-undang ini akan saya sampaikan ke rekan-rekan di DPR,” ujar Evi.

Diteruskannya, pemilu sebagai salah satu pilar demokrasi. Pemilu sendiri sangat penting untuk perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. "Komisi 2 DPR RI, bersama Bawaslu dan tokoh masyarakat, harus mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, jujur, sehingga Pemilu 2019 akan menghasilkan terpilihnya pemimpin-pemimpin bangsa dan negara yang berintegritas dan bertanggung jawab demi suksesnya demokrasi di Indonesia," pungkasnya. (asy)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template