TKSK vs PKH, Dinsos Berharap Islah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » TKSK vs PKH, Dinsos Berharap Islah

TKSK vs PKH, Dinsos Berharap Islah

Written By Admin Raka on Rabu, 11 Juli 2018 | 14.30.00

JATISARI, RAKA - Akibat ramainya persoalan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Jatisari. Dinas Sosial Kabupaten Karawang langsung turun tangan untuk membereskan persoalan tersebut, terutama perselisihan antara Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kepala desa, Selasa (10/7).

Rapat khusus pembahasan BPNT tersebut digelar di Kantor Desa Situdam Kecamatan Jatisari dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Karawang, Danilaga. Terlihat sejumlah kepala desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) wilayah Jatisari.

Rapat berjalan cukup alot dan ramai, sejumlah pertanyaan dan kejanggalan dilontarkan oleh para kepala desa. Namun pada akhirnya kepala desa bersepakat agar proses penyaluran BPNT bisa dipantau juga oleh kepala desa, maka yang menyuplai beras adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di masing-masing setiap desa, mengingat secara struktur kepala desa merupakan komisaris di BUMDes.

"Harus ditegaskan, kalau ada persoalan apa-apa pasti kades yang disalahkan. Maka kami minta BUMDes dijadikan penyuplai beras disetiap e-warong yang ada di masing-masing desa," pinta Wawan, Kepala Desa Pacing.

Karena, tambahnya, dengan demikian, kepala desa bisa ikut mamantau kualitas beras yang akan didistribusikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT tersebut. "Sebelum ramai, kades tidak pernah dilibatkan. Bahkan seolah digelapkan oleh TKSK terkait informasi BPNT," ujarnya.

Deny Supriatna, Kepala Desa Kalijati yang merupakan ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Jatisari juga menyampaikan, program apapun yang sasarannya kepada masyarakat seharusnya kepala desa dilibatkan. Karena yang mengetahui secara detail profil setiap warga adalah pemerintahan desa. "Ini jadi pembelajaran. Ke depan dalam persoalan apapun harus selalu komunikasi dan koordinasi," ujarnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Karawang, Danilaga menyampaikan, perselisihan seperti yang ramai mencuat di media sudah dirapatkan. Bahkan dia berharap setelah adanya pertemuan dengan berbagai pihak terutama TKSK dan pendamping PKH bisa tuntas dan tidak ada persoalan lagi. "Dalam acuanya bukan berarti pendamping PKH tidak bisa atau tidak boleh membantu program ini. Jadi harus dilibatkan untuk bisa berjalan kondusif," ujarnya.

Disinggung mengenai permintaan kepala desa yang mendesak agar BUMDes dijadikan penyuplai beras dalam program BPNT, Danilaga mempersilahkan agar permintaan terseut diakomodir. Karena tidak ada larangan untuk BUMDes jika menjadi penyuplai. "Boleh, silahkan, tadi juga (saat rapat) saya sudah sampaikan," pungkasnya.

Usai rapat bersama dengan berbagai pihak, Danilaga yang mewakili Dinas Sosial melanjutkan rapat khusus dengan pihak TKSK, pendamping PKH dan Pemerintahan Kecamatan Jatisari di kantor Camat Jatisari untuk memastikan persoalan tersebut benar-benar selesai. Karena jika proses penyaluran belum berjalan secara stabil, maka persoalan tersebut belum bisa dikatakan selesai. (zie)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template