Sertifikasi tak Jamin Dapat Pekerjaan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sertifikasi tak Jamin Dapat Pekerjaan

Sertifikasi tak Jamin Dapat Pekerjaan

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Juli 2018 | 16.16.00

KARAWANG, RAKA - Pengalaman kerja dan sertifikasi dari hasil Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Kabupaten Karawang, tidak menjadi dasar jika Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menduduki jabatan yang diinginkan.
Hal tersebut dikatakan ASN di lingkungan Pemkab Karawang yang saat ini bertugas di lingkup kelurahan. Ia mengaku sudah 11 tahun mengabdi sebagai ASN dan terakhir bertugas di Kecamatan Pedes sebagai pengelola pajak. Selama itu juga sudah 4 kali mengajukan diri untuk bisa bekerja di Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Karawang namun hingga saat ini belum terwujud.
"Saya sudah buat surat ke bupati ingin pindah ke Bapenda alasan saya jelaskan. Surat perdana tidak ada tanggapan padahal sudah ditembuskan kepada bupati, wakil bupati, Sekda, BKPSDM, sampai ke komisi A DPRD Karawang untuk yang ke empat kalinya. Surat sudah diserahkan isi surat salah satunya menyatakan ingin dimutasi. Saya tidak ingin jabatan, namun sampai saat ini tidak pernah digubris, padahal tujuan saya ingin membenarkan sistem pembayaran PBB dari masyarakat yang ada di BAPPENDA," katanya.
Kepala BKPSDM Karawang Asep Aang Rahmatullah, ditanyakan perihal surat ASN tersebut hanya mengatakan keinginan dari ASN yang ngotot ingin ditempatkan di BAPPENDA sudah diketahuinya sejak lama, karena dalam megajukan permohonan untuk bisa ditempatkan di OPD yang diinginkan bukanlah yang pertama kalinya. "Iya, itu bukan pertama kalinya mengusulkan. Kalau kita simpel, pertama yang perlu digaris bawahi jabatan bukan hak pegawai, kalau pun itu adalah hak semua ASN  sudah pasti bisa nuntut. Sebab hak pegawai adalah gaji, tunjangan jabatan dan Cuti," kata Aang.
Bahkan kata Aang, usulan dari ASN yang ngotot ingin ke BAPPENDA sudah diusulkan ke OPD tersebut, agar bisa ditempatkan, namun dengan adanya pola sekarang dari usulan yang dilakukan kepada OPD bersangkutan itu tidak bisa menerima dengan mudah. Sebab hal itu merupakan kebijakan pimpinan. "Kita sudah usulkan dulu, tapi di OPD itu tim work. OPD BAPPENDA ternyata tidak menerima usulan yang kita sampaikan kepada OPD tersebut," katanya.
Jika dari keinginan meskipun memiliki dasar pengalaman dan sertifikat, meskipun dalam mengajukan jabatan itu tidak diatur hak semuanya, namun hal itu kembali lagi kepada faktor kepercayaan pimpinan. "Saya sudah berkali-kali ajukan, namun kenyataannya tetap mendapatkan penolakan dan kita tetap akan objektif," katanya.
Dilanjutkan Aang, adapun penilaian dari OPD yang akan menerima ASN disatu tempat itu bisa dilihat dari kompeten pengetahuan keterampilan dan prilaku. "Perilaku harus mengikuti karakter pekerjaan. Meskipun belum dinilai tapi hal itu bisa dilihat karena penolakan, karena pasti OPD butuh tim," ujarnya.
Sementara itu Sekretaris Bapenda Karawang Ahmad Mustopa menyampaikan dengan adanya informasi yang diterima mengenai ASN yang ingin masuk di BAPPENDA, hal itu berhak saja untuk bisa ditempatkan. "Jabatan itu kepercayaan, artinya kalau yang berhak, kepercayaan untuk diminta itu timbul dari pimpinan maka bisa. Jadi, hal itu balik lagi kepada pimpinan," katanya.
Secara etika lanjut Ahmad, salah satu pertimbangannya penilaian dari atasan dan penilaian sendiri itu pasti berbeda. "Kalau pegawai struktural hak pimpinan, kalau kita butuhkan auditor pajak dan kita sudah berupaya ke Direktorat Jendral Pajak. "Pindah tanpa jabatan bisa, tapi kalau sudah larinya ke jabatan bukan ranah saya," katanya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template