Riksus Inspektorat Penentu Pencalonan Incumben - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Riksus Inspektorat Penentu Pencalonan Incumben

Riksus Inspektorat Penentu Pencalonan Incumben

Written By Admin Raka on Jumat, 27 Juli 2018 | 17.15.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Berbeda dengan pemeriksaan reguler pada umumnya, Pemeriksaan Khusus (Riksus) akhir jabatan Kepala Desa dilangsungkan selama dua hari untuk satu desa. Selain pemeriksaan administrasi dan laporan selama 6 tahun kebelakang, Inspektorat juga butuh waktu seharian menuntaskan pemeriksaan fisik atau infrastruktur yang sudah dibangun dari berbagai mata anggaran.

Bahkan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang akan dikeluarkan segera jauh sebelum hari H Pilkades, instansi pimpinan H Endang Somantri ini mewajibkan ketuntasan laporan sampai 100 persen.  "LHP Riksus akhir jabatan wajib 100 persen dan akan di keluarkan cepat sekitar Agustus bulan depan, mengingat pentingnya LHP dari Riksus sebagai bahan pertimbangan Bupati atas status Kades yang di perkirakan nyalon kembali dalam Pilkades tahun ini," ucap anggota Inspektur Pembantu (Irban II) Inspektorat Karawang Endra Djaya.

Dikatakan Endra, laporan administrasi, pertanggungjawaban dan fisik selama 6 tahun masa jabatan, digarap langsung pihaknya secara tuntas. Bahkan, kalau biasanya pemeriksaan reguler cukup satu desa satu hari, tapi khusus Riksus dalam SOP menelan waktu 2 hari. Ini penting, karena masyarakat nanti yang akan menilai track recordnya sang Kades Incumben atas pengelolaananajerial pemerintahan desa selama menjabat. "Hasil Riksus ini bulan depan kita upayakan sudah keluar LHP nya, mereka wajib 100 persen sebelum menanggalkan jabatannya dalam SK," katanya.

Lebih jauh, Endra menambahkan, dalam Riksus, semua anggaran yang masuk.ke APBDes, baik ADD, BanGub, Dana Desa dan DBH digarap oleh tim selama dua hari terakhir. Itu temponya terhitung sampai dengan Juni 2018. Kalau seandainya ada dana yang belum cair, setelah bulan Juni, maka pertanggungjawabannya tetap ada melalui penyelenggaraan pemerintahan desa dan diketahui BPD.

Sehingga, ketuntasan LHP nanti, ia ingin pastikan bahwa Kades dan pemerintahan Desanya benar-benar bebas hutang dan mewariskannya kepada Kades baru jika incumben tidak terpilih lagi. Begitupun soal ssset desa atau bengkok berupa tanah sawah yang biasanya disewa-sewakan kepala desa. Maka itu, dalam pemeriksaan reguler sebelumnya ada pembaharuan aset setahun sekali. "Sewa tanah atau sawah desa itu harus diperbaharui setiap tahunnnya sebagaimana regulasi yang ada saat ini. Kita periksa yang saat ini saja, selebihnya nanti setelah pelaksanaan Pilkades," tandasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template