Perbup Pemilihan BPD Tidak Sesuai Permendagri - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Perbup Pemilihan BPD Tidak Sesuai Permendagri

Perbup Pemilihan BPD Tidak Sesuai Permendagri

Written By Admin Raka on Selasa, 31 Juli 2018 | 17.15.00

RENGASDENGKLOK, RAKA- Sinkronisasi antara anturan kementrian dan pemerintah daerah nampaknya mesti diselaraskan lagi. Pasalnya, dalam tahapan pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terdapat perbedaan yang mencolok di antara kedua peraturan tersebut. Seperti yang tertera di Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016.

Di dalam permendagri tertera secara detail alur teknis pelaksanaan pengisian anggota BPD keterwakilan perempuan. Namun berbanding terbalik dengan Perbup nomor 47 tahun 2017. Jika tahapan pengisian BPD harus mengacu kepada Permendagri. Tentu saja bagi desa yang telah melakukan tahapan tersebut harus mengulang kembali, karena tidak sesuai aturan, atau menyalahi Permendagri.

Ketika Kasie Pemerintahan Kecamatan Rengasdengkloks, Ubaidillah Gani diwawancarai Radar Karawang, dirinya mengaku hanya menjalankan sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) yang ada. "Kami hanya mensosialisasikan apa yang tertera di dalam perbup. Karena itu acuan kami sebagai pelaksana di tingkat kecamatan," ucapnya, Senin (30/7) kemarin.

Di dalam Permendagri tahun 110 pasal 8 ayat 1 menjelaskan, pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD. Diteruskan pada pasal 8 ayat 3 yang berbunyi, pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.

Atas hal tersebut, Kasipem Kecamatan Rengasdengklok mengakui jika pengisian BPD dan keterwakilan perempuan belum semuanya terpenuhi di tiap desa. Karena selam ini dirinya mengacu kepada perbup yang ada. "Di dalam perbup no 47 tahun 2017, Bab 3 tentabg tata cara pengisian anggota BPD. Di dalam pasal 5 ayat 1 menyebutkan, anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya di lakukan secara demokratis melalui proses musyawatlrah perwakilam. Itu saja," ucapnya.

Sebelihnya, ia tidak mengetahui secara pasti antara perbedaan Permendagri dan perbup tersebut. "Sekali lagi saya hanya menjalankan tugas sesuai perbup saja," pungkasnya. (rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template