Pelanggaran Pilgub Terjadi di Cikampek dan Cilamaya - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pelanggaran Pilgub Terjadi di Cikampek dan Cilamaya

Pelanggaran Pilgub Terjadi di Cikampek dan Cilamaya

Written By Admin Raka on Kamis, 05 Juli 2018 | 12.15.00

KARAWANG, RAKA - Tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat akan berakhir. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pun segera digelar.

Ketua Panwaslu kabupaten Karawang Syarif Hidayat mengatakan, dari 30 kecamatan, ada dua kecamatan yaitu Cikampek dan Cilamaya Wetan yang terindikasi melakukan pelanggaran administrasi saat pencobolosan. Hari ini, akan ditentukan apakah melakukan pelanggaran atau tidak. "Pelanggaran saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur hanya administrasi saja. Proses klarifikasi besok (hari ini) direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KUP) Karawang. Kalau pelanggaran pidana belum ada laporan," katanya kepada Radar Karawang di depan kantor Panwaslu Kabupaten Karawang, kemarin.

Ia melanjutkan, saat ini yang menjadi pengawas bukan hanya petugas Panwascam atau Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), tapi juga masyarakat. Jika ada pelanggaran, mereka harus berani melapor dibarengi dengan bukti dan data yang kuat. "Kalau punya bukti jangan suka ngomong di medsos, sebab permasalahan muncul itu pasti bisa ditindaklanjuti. Temuan yang kita akan bahas di pleno pelanggaran di Cilamaya dan Cikampek," katanya.

Syarif menjelaskan, pelanggaran di Cikampek terjadi saat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 8 membuka kotak suara, ternyata surat suara tersebut berbeda dengan jumlah yang telah ditentukan oleh KPU. Setelah dikroscek, ternyata surat suara tersebut tertukar dari TPS 8 ke TPS 10. Dan dari TPS 1 ke TPS 2. "Tapi catatan (masalah itu) sudah clear sebelum dimulai," ungkapnya.

Sedangkan di Cilamaya Wetan, kata Syarif, pelanggaran terjadi di Desa Cikarang TPS 10. Petugas KPPS melakukan penghitungan surat suara sebelum waktunya. "Video kang Jimmy juga sempat dibahas. Hasilnya tidak memenuhi unsur formil dan materil, tidak ada pelanggaran pidana dalam video itu," katanya.

Dikatakan Syarif juga, panwas kabupaten dan kecamatan jika menemukan pelanggaran tidak boleh bersikap seperti macan ompong, yang tidak memiliki taring untuk mencabik mangsanya. "Saya lebih baik ada laporan. Jika panwas tidak melaporkan pelanggaran yang terjadi itu (maaf) goblok, dan itu bukan panwas kalau menemukan pelanggaran, tetapi tidak melaporkannya ke panwas kabupaten," katanya.

Sebab sejauh ini, dari hasil laporan dan temuan tidak ada yang melakukan pelanggaran pidana. "Politik uang (selama pilgub) tidak terjadi di Karawang. Saya ingatkan kembali jika panwas itu harus punya nyali untuk melaporkan seluruh pelanggaran yang terjadi," katanya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template