Nyalon Kades tak Terbentur Domisili - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Nyalon Kades tak Terbentur Domisili

Nyalon Kades tak Terbentur Domisili

Written By Admin Raka on Sabtu, 07 Juli 2018 | 12.15.00

KARAWANG, RAKA - Belum tuntas perhelatan musyawarah dusun (musdus) pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), gema pemilihan kepala desa (pilkades) mulai banyak diperbincangkan. Selain sistem pemilihannya yang akan dirubah menjadi e voting, semua warga negara berkesempatan nyalon kepala desa di desa manapun sesuka hati dalam pemilihan tahun ini.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang Indriyani mengatakan, pembahasan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa masih dalam proses. Namun, dua poin yang wajib dimasukan dalam teknis pilkades saat ini dan kedepan adalah sistem pemilihannya. Bahkan Komisi A sudah study banding ke kabupaten/kota tetangga yang sudah melaksanakan pilkades e voting. Namun, di Karawang dipastikannya sistem pemilihan di bilik suara dengan sistem elektronik ini akan diberlakukan, tetapi kemungkinan pelaksanaannya pada periode-periode berikutnya atau tidak tahun ini. Kemudian pembatasan domisili sesuai regulasi yang ada juga akan diterapkan, dimana semua warga dalam dan luar desa sama-sama berhak mencalonkan diri sebagai calon kades di desa yang diinginkan. "Untuk sekarang tidak ada pembatasan domisili calon. Nah kalau e voting mungkin masuk draft tahun ini tapi bisa diterapkan tahun depan," katanya kepada Radar Karawang, Jumat (6/7) kemarin.

Sistem pemilihan e voting diakui Indri tidak mungkin instan,  karena walaupun efisien anggaran tetapi harus dipersiapkan sarana prasarana dan penyediaan komposisinya. Meski demikian, aturan baru ini tidak mengurangi anggaran pilkades tahun ini yang dijatah dari APBD Rp 8 miliar. Tapi tandas politis Partai Nasdem ini, DPRD belum tentu setuju dengan nominal pilkades Rp 8 miliar, karena pihaknya masih belum mengetahui detail kebutuhannya. Sehingga organisasi perangkat daerah (OPD) yang memprakasai harus benar-benar menghitung nominal tersebut. Sebab,  melihat keuangan kabupaten dari pendapatan hanya naik beberapa persen saja, sementara pemkab masih ada kewajiban memberikan penanaman modal buat BUMD yang masih belum sesuai dengan Perda. Artinya anggaran tersebut seharusnya efektif dan efisien. "Kami menghitung 3 parameter untuk biaya pilkades ini, yaitu tahapan pelaksanaan pilkades, panitia dan keamanan. Kita bisa membandingkan kebutuhan anggaran dengan pilkades sebelumnya, jumlah desa dan anggarannya nanti," ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang Ade Sudiana mengatakan, pilkades tahun ini belum siap untuk memberlakukan sistem e voting. Tapi untuk tanpa domisili sudah diberlakukan sejak tahun 2017 lalu, sehingga setiap WNI yang ber KTP bisa nyalon kades di desa manapun. "Iya sudah diberlakukan yang tanpa domisili mah, tapi kalau e voting belum itu mah," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template