Nominal Anggaran Belum Tentu Disetujui - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Nominal Anggaran Belum Tentu Disetujui

Nominal Anggaran Belum Tentu Disetujui

Written By Admin Raka on Senin, 09 Juli 2018 | 15.00.00

Tahapan Pilkades 2018 Mulai Disosialisasikan

CILAMAYA WETAN, RAKA - Setelah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMPD) Karawang melayangkan usulan SK Bupati, dengan nomor 141.1/430/Pemdes tertanggal 26 Juni, Pelaksanaan Pilkades 2018 gelombang 3 akhirnya terjawab melalui SK Bupati yang terbit 29 Juni kemarin.

Surat dengan Nomor 141/Kep-482-Huk/2018 tersebut, mempertegas pelaksanaan Pilkades di 67 Desa pada 11 November dengan tahapan yang akan di mulai 12 Juli ini dengan pembentukan panitia sebelas. Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, H Nurhasan mengatakan, tahapan Pilkades sudah disosialisasikan ditingkat Kabupaten. Pihaknya bersama Kasie Pemerintahan se Kabupaten Karawang akan mulai mensosialisasikan SK Tahapan Pilkades ini dalam waktu dekat, mengingat pembentukan panitia Pilkades mulai pada 12 Juli ini. "Nanti akan dijabarkan lebih lanjut ke desa-desa dalam waktu dekat ini," katanya.

Sekretaris Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Karawang, Alex Sukardi mengatakan, Pilkades di 67 Desa tahun ini sudah siap. Begitupun dengan teknis pelaksanaannya. Bakal calon Kades non domisili yang sudah dilegalkan, tidak menyurutkan antusiasme masyarakat desa menyambut Pilkades tahun ini. Sementara, ia sarankan sebut Alex, Pilkades dengan sistem e Voting atau dengan elektronik, sifatnya masih situasional dengan mempertimbangkan kemampuan dan pemahaman masyarakat terhadap teknologi. "Desa-desa sudah siap Pilkades, walaupun calon non domisili juga legal saat ini, tapi untuk sistem e Voting saya rasa masih akan dipertimbangkan kemampuannya," katanya.

Disinggung soal kesiapan anggaran Rp 8 Miliar, Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang, Indriyani ST menyebut, Dewan belum tentu setuju dengan nominal tersebut. Karena, pihaknya belum mengetahui detail kebutuhannya berapa, OPD yang memprakasai dalam hal ini DPMPD harus benar-benar  menghitung nominal tersebut, melihat keuangan kabupaten dari pendapatan hanya naik beberapa persen saja.

Sementara pemkab masih ada kewajiban memberikan penanaman atau penyertaan modal yang belum sesuai dengan perda sebelumnya. Sebab, sebut Indri, Parameter Pilkades itu dihitung anggarannya antara lain untuk tahapan Pilkades, Panitia Pilkades dan pengamanannya. "Dewan belum tentu setuju nominal anggaran Pilkades 2018 ini, DPMD yang memprakarsai harus detail menghitungnya dengan bijak," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template