Kok Bisa, Siskeudes jadi Penghambat Pencairan Dana Desa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kok Bisa, Siskeudes jadi Penghambat Pencairan Dana Desa

Kok Bisa, Siskeudes jadi Penghambat Pencairan Dana Desa

Written By Admin Raka on Kamis, 19 Juli 2018 | 14.30.00

KOTABARU, RAKA - Diberlakukannya sistem keuangan desa (Siskeudes) menyebakan beberapa desa di Kecamatan Kotabaru belum mengajukan permohonan Dana Desa (DD) di tahun anggaran 2018. Dari sembilan desa yang ada dua desa sudah pencairan dan satu desa sudah pengajuan, sisanya masih menyusun proposal pengajuan.

Amung Kusmayadi, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Kotabaru mengatakan, di tahun 2018 masih banyak desa-desa yang belum mengajukan dana desa. Hal itu disebabkan karena adanya aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dan program Padat Karya. Adapun desa yang belum mengajukan antara lain, Desa Wancimekar, Jomin Barat, Jomin Timur, Sarimulya, Pangulah Baru dan Pangulah selatan. "Mungkin terkendala oleh siskeudes dan padat karya," ujar Amung, kepada Radar Karawang, di ruang kerjanya.

Amung juga mengatakan,  selama ini pihaknya hanya melakukan pengawasan saja. Ia selalu memberikan arahan kepada desa-desa yang belum, untuk segera mengajukan. "Biasanya di akhir tahun numpuk pengajuannya," ujarnya.

Yuda Nugraha, Sekdes Sarimulya menmgatakan, keterlambantan Desa Sarimulya dalam pengajuan dana desa 2018 dikarenakan peraturan saat ini yang mengharuskan untuk menggunakan Siskeudes dan adanya program padat karya. Hal itu membuatnya kesulitan dalam menyusun rencana anggaran biaya yang akan diajukan. Selain itu, keterlambatan pengajuan juga disebabkan ketidakmampuannya dalam membuat gambar teknis. "Kalau gambar manual saya bisa, kalau gambar sekarang harus orang ahli yang bikin," kata Yuda.

seharusnya, lanjut Yuda, ada proses pelatihan terlebih dahulu untuk para perangkat desa agar bisa memahami dan menjalankan program tersebut. "Kalaupun tidak ada pelatihan setidaknya ada pendampingan terhadap para perangkat desa," ujarnya.

Yuda juga mengatakan, harus sangat hati-hati dalam penyusunan anggaran.  Harga material yang naik turun juga membuatnya bingung dalam menyusun anggaran. Ia mengaku  khawatir ketika menganggarkan dengan harga saat ini, kemudian beberapa waktu yang akan datang harga tersebut berbeda. "Jika harga lebih mahal dari yang dianggarkan masih mending, tapi jika lebih murah nanti saya yang dianggap memark up anggaran," jelasnya.

Yuda tidak mau harus berurusan dengan Badan Pemeriksa keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya karena kecerobohannya dalam menyusun anggaran. "Dengan honor yang tidak seberapa, saya tidak mau nanti harus berususan dengan KPK," keluhnya.
Namun walaupun demikian, Yuda akan segera menyelesaikan penyusunan anggaran dan segera mengajukannya, sehingga anggaran yang sudah ada bisa dijemput dan direalisasikan. "Mudah-mudahan bulan depan sudah selesai dan bisa diajukan," pungkasnya.

Kepala Desa Jomin Barat, Rosita menyampaikan, yang menjadi hambatan dalam pengajuan dana desa adalah kurang piawainya perangkat desa dalam menyusun anggaran. "Nanti ke sekdes aja, sebenarnya karena gak bisa bikin proposal aja jadi terhambat," ujarnya singkat. (cr2)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template