Calon Kades Naik Haji Jadi Polemik - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Calon Kades Naik Haji Jadi Polemik

Calon Kades Naik Haji Jadi Polemik

Written By Admin Raka on Rabu, 25 Juli 2018 | 18.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (DPMPD) kebingungan menyikapi kerawanan adanya bakal calon kades yang naik haji pada Agustus - September ini.

Kabid Pemerintahan Desa DPMPD Encep Komarudin mengatakan itu, Selasa (24/7).  Selain mengingatkan kerawanan Pilkades yang akan diselenggarakan pada 11 November mendatang, dua hal yang masih menjadi ganjalan karena tidak diatur secara rinci dalam Perbup Nomor 57 tahun 2018 adalah soal Calon Kades yang naik haji. Karena, pelaksanaan haji saat ini berbarengan dengan tahapan Pilkades yang paling penting di bulan Agustus - September, yaitu seleksi dan pelayanan satu atap (Yantap).

"Saya menemukan kasus ini ketika sosialisasi di Kecamatan Banyusari dan Purwasari yang kemungkinan si Calon Kadesnya nanti naik haji," ucap Encep dan menambahkan hal itu sempat dipertanyakan warga kepadanya. Sementara sebutnya, karena tidak ada aturan secara rinci dalam Perbup, pihaknya belum bisa memberikan jawaban kaitan itu. Apakah bisa tes kesehatan misalnya tes Urine, pemberkasan dan tes lainnya sebelum berangkat hajian atau sesudah hajian yang biasanya menelan waktu 41 hari.

Lebih jauh ia menambahkan, kalaupun nanti ada hasil teknis bersama tim disepakati, mungkin masuknya dalam tata tertib. Sebab, naik haji bagi calon kades ini tidak terprediksikan dari awal. Beruntung, sambung Encep, jika di Lemahabang, Telagasari, Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan ini tidak ada calon yang naik haji. Sebab, sejauh ini dirinya belum bisa memberikan jawaban lebih lanjut jika memang ada yang demikian. "Tidak terprediksikan, untung disini tidak ada," katanya.

Disinggung anggaran Pilkades dengan desa 1.500 penduduk terkecil di Kecamatan Pedes sebut Encep, dikucurkan bantuan Rp 56 jutaan, dan terbesar di Desa Duren Kecamatan Klari dengan jumlah penduduk lebih dari 25 ribu dengan anggarannya Rp 198 juta, atau hitungannya persatu orang sensus dihargai Rp 5.700. Karenanya, biaya kekurangannya, bisa dianggarkan oleh Kades dari APBDes perubahan , sebab banyak mata anggaran yang masih kekurangan dan tidak ada dalam draft, seperti tambahan honorarium, operasional rapat-rapat panitia atau juga konsumsinya, itu silahkan dibahas dan diatur panitia dengan tata tertib dan berita acaranya jelas.

Syukur-syukur, sebut Encep, pemerintah desa menyambung setiap tahun di APBDEs untuk Pilkades Rp 10 juta, sehingga bisa bantu panitia menjadi Rp 50 jutaan dalam kerjasamanya, itu sudah dicontohkan di beberapa desa di Kecamatan Klari. "Bisa ada tambahannya dari Pemerintah Desa, karena yang dari Pemkab itu mah hibah bantuan saja, jadi kekurangannya kita harap ada pemasukan dari desa," pungkasnya.

Kasie Pemerintahan Kecamatan Cilamaya Wetan, H Nurhasan Al Farisi mengatakan, kalau panitia Pilkades yang sebelas orang ada yang naik haji masih bisa diantisipasi dengan pergantian dan pengunduran diri, tapi kalau Calon Kades, teknisnya diakui Nurhasan masih belum ada tindaklanjut. Karena, ini persoalan pilihan, apakah si calon kades menunda ibadah hajinya setahun kemudian, atau menunda pencalonannya sampai 5 tahun mendatang, itu kembali lagi kepada Calon.

Di Cilamaya Wetan, sebut Nurhasan, sempat ada Calon Kades yang sebenarnya sudah ramai mau nyalon di Desa Mekarmaya, tapi karena daftaran ibadah haji tahun ini, dia sebutnya, memilih meninggalkan hasratnya nyalon kades dan memilih berangkat Ibadah haji. "Kalau panitia mah ada yang naik haji, ya gampang tinggal mundur dan diganti, tapi kalau Calon kades, ya harus memilih mungkin," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template