Tunjangan Guru Alihkan ke BPR - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Tunjangan Guru Alihkan ke BPR

Tunjangan Guru Alihkan ke BPR

Written By Admin Raka on Sabtu, 09 Juni 2018 | 18.00.00

TELAGASARI, RAKA - Layanan Bank Jabar Banten (BJB) semakin banyak dikeluhkan Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan saja tidak jeli dalam menyalurkan dana transfer daerah seperti bagi guru ngaji, Amil dan guru DTA misalnya, pelayanan yang bikin kecewa ASN juga nampak saat penyaluran dana-dana bantuan daerah seperti PMMS dan asuransi sepihak seperti yang terjadi akhir-akhir ini.

Terhadap opini tersebut, muncul saran agar dana transfer daerah seperti tunjangan dan subsidi bagi ASN Pemkab dialihkan dari bank plat merah milik Provinsi Jawa Barat tersebut. "Bukan saja soal PMMS yang ricuh antrian karena padatnya aktivasi dengan layanan loket yang minum, dana sertifikasi guru pengambilannya juga semua manual, karna herannya, mesin ATM sampai sekarang rusak tidak berfungsi," tanas Koorwilcambidik Kecamatan Telagasari, Abdul Aziz, Jumat (7/6).

Ajiz bahkan mempersilahkan untuk membuktikan sendiri pelayanan di dalam kasir BJB, karena biasanya cuma satu, disisi lain saat kemarin PMMS saja nomor antrian kemarin tidam melayani yang baru,  karena antrean hanya melanjutkan sisa nomor yang tidak terlayani hari Rabu. Parahnya juga sebut Ajiz , duit memang bisa dicairkan di KCP masing-masing wilayah, tapi coba cek ATM BJB, dimana-mana kosong tidak ada uang. Bahkan, banyak diantara guru dan kepala SD ini merangkak ke Kantor pusat BJB Karawang karena dilempar akibat uang kosong di KCP, apalagi angkanya rata-rata per SD ini nilainya Rp 50 jutaan. "Ngambil duit PMMS saja dilempar ke Karawang, karena angkanya sampai Rp 50 juta per SD akibat ATM pada kosong," keluhnya.

Menurut Aziz, BJB ini terlalu dominan dan merasa merajai Karawang, maka wajar jika wacana pengalihan ke bank lain khusus beberapa tunjangan daerah dan biaya-biaya operasional untuk pendidikan dialihkan ke bank lain. Setidaknya Pemkab bisa manfaatkan Bank BUMD yang selama ini belum banyak berkembang, yaitu BKPD Cilamaya. Ini bisa dimanfaatkan optimal, selain memperkuat Pemkab, juga bisa memperlancar dana transfer daerah yang tidak melulu semua ditumpuk di BJB. Mulai THR pensiunan, Gaji ke 13, gaji PNS, Uang infrastruktur, uang pemberdayaan ekonomi dan keagamaan, Sertifikasi, TPP hingga Pmms. "Memang BKPD belum banyak KCP, tapi bisa diperluas, lagi pula itu milik Pemda" Katanya.

Ketua PGRI Cabang Telagasari, Dede Suherman mengatakan, tidak tepatnya PMMS di keluarkan pada saat-saat dekat menjelang liburan akhir semester apalagi mendekati idul fitri, seharunya tidak dilakukan BJB, karena bulan kebelakang banyak liburnya, dimana sekolah kemarin-kemarin sedang  banyaknya kegiatan yang memerlukan biaya. Kemudian sebut Dede, Jika sudab ada kesepakatan hal Giro baru-baru ini oleh BJB, seharusnya giro-giro itu  bisa di cairkan di mana saja yaitu, di BJB yang ditunjuk kepercayaan oleh pemda, bahkan bisa online. "Hallooo BJB ingat, dulu sewaktu anda datang untuk melebarkan sayapnya saat mencari nasabah, anda bujuk kami guru agar menjadi konsumen anda, tapi apa sekarang? Merasa merajai, anda rada belagu dengan kami para guru," ucapnya geram.

Anggota Komisi B DPRD Karawang, Mulya Syafari mengatakan, pengalihan tunjangan daerah dari BJB ke BPR BKPD Cilamaya sebenarnya sudah menjadi wacana Komisi B DPRD Karawang,  karena, harusnya memang Pemkab bisa memberdayakan lembaga yang ada dan menjadi Aset Pemkab, yaitu BPR BKPD dan PT LKM. Karena selama ini BUMD selaku anak justru lebih banyak jalan sendiri tanpa pembinaan, bagaimana bisa ada pengembangannya, padahal kemajuannya saat ini ditopang kegigihan para manajemennya yang masih bisa bertahan. "Lihat kondisi di BJB itu ya memang sudah diwacanakan untuk dialihkan saja kedepan ke BKPD," Katanya.

Dirut PD BPR BKPD Cilamaya, Tansyah Fadilah SH mengungkapkan, beberapa daerah memang sudah menerapkan dana transfer dari Pemkab itu melalui Bank BUMD nya. Di Karawang ini diakui Tansyah, ada BKPD yang merupakan aset Pemkab, bisa saja dimanfaatkan. Karena ada dua manfaat keuntungan yang bisa dirasakan, pertama pro BUMD karena pengembangannya diberdayakan dengan nasabah para PNS.

Kedua bisa memutar sirkulasi keuangan untuk pengembangan kemajuan BKPD itu sendiri. Sumedang misalnya, sudah bisa mengelola tunjangan 8 ribu PNS dengan BKPD milik Pemkabnya, karena khusus TPP memang ini lebih besar dibanding dana lainnya yang biasa ke bank lain. Hanya saja, jika ada saran dan wacana pengalihan ke BKPD,  maka sarana prasarana harus bisa dilengkapi, seperti ahli IT Ekonomi masih belum dipenuhi, sarana ATM , karena selama ini masih belum menggunakan ATM,  perluasan KCP hingga Mobil Kas keliling misalnya. " Kita siap saja kalau disarankan dan di wacanakan Pemkab, toh Sumedang juga sudah bisa garap TPP 8 ribu PNS," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template