SKTM Tanpa Dampingan TKSK Diverifikasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » SKTM Tanpa Dampingan TKSK Diverifikasi

SKTM Tanpa Dampingan TKSK Diverifikasi

Written By Admin Raka on Selasa, 05 Juni 2018 | 16.45.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK Negeri dimulai Senin (4/6) kemarin. Selain menampung warga setempat, jalur prestasi, luar kabupaten dan keluarga guru di tahap pertama, para pendaftar dengan lampiran Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dijatah 20 persen ikut memenuhi ruang pendaftaran.

Namun, pemegang SKTM perlu hati-hati, sebab, surat yang dibuat pemerintah desa tanpa dampingan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maka akan diverifikasi ulang panitia PPDB untuk memastikan kebenaran keluarga siswa pendaftar adalah tidak mampu. "Kita akan selektif dan sesuai prosedur, di hari pertama kita tampung semua syarat dan jalurnya, karena yang rawan membludak itu adalah jalur luar Kabupaten dan SKTM ini," ucap Kepala SMAN 1 Cilamaya R. Eman Sulaeman M.Pd.

Dikatakan Eman, dari sekian jalur pendaftaran, SMAN 1 Cilamaya saat ini membutuhkan siswa dengan jumlah 432 atau 12 rombongan belajar (Rombel), walaupun belum di SK kan Gubernur dalam bentuk Pergub, namun jumlah itu sudah paten, dimana pihaknya tidak bisa menerima siswa lebih dari jumlah itu. Soal SKTM misalnya, sebut Eman, pihaknya welcome dan menerima saja, karena ada porsi 20 persen dalam PPDB ini, namun, jumlah pendaftar diprediksi lebih dari persentase itu, apalagi ditopang dengan pembuatan SKTM yang mudah oleh Pemerintah Desa, dalam artian khawatir mendadak dimiskinkan dalam keterangan surat.

Sementara pihak sekolah belum hafal standar dan indikator dari siswa atau keluarga yang berhak memegang kartu SKTM tersebut. Atas dasar itu, meskipun tanpa operasional, pihaknya akan verifikasi ulang ke rumah-rumah pendaftar SKTM, karena dijatah 20 persen, prediksi semua tidak bisa diterima alias ada yang dialihkan ke jalur lainnya. Nanti sambung Eman, pihaknya akan melibatkan guru-guru dan panitia PPDB dalam verifikasi tersebut, karena meskipun bukan aturan, tapi hal ini merupakan saran dari Provinsi. "Kita dan guru mau verifikasi lagi SKTM ke rumah pendaftar, karena memang dijatahnya 20 persen, ya mungkin ada beberapa yang akan dialihkan ke jalur lainnya," katanya.

Lebih jauh Eman menambahkan, dengan SKTM, siswa yang belajar memang di cover oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) nantinya, namun akan jadi beban juga kalau sekolah memberlakukan lagi iuran saat punya kebutuhan infrastruktur dan operasional lainnya, karena tidak ada larangan saat ini. Disisi lain, siswa dengan SKTM otomatis akan dikecualikan, atau diperingan subsidinya, padahal sekolah bisa sewaktu-waktu butuh full untuk menutupi kebutuhannya. "Yang SKTM ini nanti kan di cover sama KIP dan siswanya sendiri yang mencairkan dan memiliki rekeningnya. Sementara kalau sekolah butuh iuran, mereka ini yang dikecualikan," ucapnya.

Staff Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang, Bambang Irwanto mengatakan, SKTM bagi calon siswa pendaftar PPDB, karena ada jalur khusus pendaftaran mengharuskan bukti calon siswa kurang mampu, maka SKTM harus dibuatkan. Tapi, SKTM ini diluar kendali PSM dan TKSK. Karena langsung dimohonkan yang bersangkutan ke kepala desa, untuk kemudian dibuatkan pernyataan bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga tidak mampu. "Tidak perlu tanda tangan camat dan Dinsos. Karena kepala desa berhak mengeluarkan pernyataan kalau warganya tersebut tidak mampu," ujarnya.

Karena kelonggaran itu, sambung Bambang, ia mewanti-wanti agar kepala desa tidak merekayasa data masyarakatnya, sehingga membuat para pendaftar tersebut dibuatkan surat keterangan tidak mampu begitu mudah. Ia yakin, kepala desa tahu mana keluarga yang mapan dan tidak mampu, sehingga jangan ada dalih yang penting bisa masuk jenjang SD, SMP atau SMA/SMK negeri. "SKTM jangan dibuat-buat rekayasa. Jangan karena alasan supaya masuk, keterangannya dimiskinkan semua nanti," cemasnya.

Sementara petugas bagian Pelayanan Kecamatan Lemahabang Ade Saepudin mengatakan, karena diluar kendali PSM dan TKSK, dia berharap pembuatan SKTM bagi siswa bisa dilakukan profesional oleh kepala desa. Karena bagi warga sakit sekalipun, membuat SKTM tidak bisa dia maupun camat tanda tangan kalau tidak dengan PSM atau TKSK. Ia perkirakan, menjelang 4 Juni nanti, permintaan pembuatan SKTM ini akan terus meningkat. Sebab PPDB sudah dimulai. "Diperkirakan pembuatan SKTM pemohonnya meningkat jelang pendaftaran sekolah," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template