PDIP Tolak LPJ Anggaran 2017 - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PDIP Tolak LPJ Anggaran 2017

PDIP Tolak LPJ Anggaran 2017

Written By Admin Raka on Senin, 25 Juni 2018 | 11.30.00

PURWAKARTA, RAKA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta selenggarakan pembahasan raperda tentang pertanggung jawaban (LPJ) anggaran tahun 2017 di kantor DPRD Kabupaten Purwakarta Jalan Gandanegara nomor 25 Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta. Dalam rapat tersebut, PDIP menolak LPJ anggaran tahun 2017.

Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta Syarif Hidayat, mengatakan jumlah anggota DPRD yang hadir dalam rapat tersebut ialah 30 orang dari semua fraksi. "Kita apresiasi Purwakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ini merupakan prestasi yang harus terus dipertahankan," terang dia ketika membuka sidang.

Pj Bupati M Taufiq Budi Santoso mengatakan, Purwakarta mendapat opini wajar tanpa pengecualian merupakan hasil kerja bersama.  "LPJ disajikan sesuai pedoman dari kemendagri. Hal tersebut merupakan rangkuman yang dilaksanakan oleh satuan daerah. Ada laporan neraca, catatan keuangan, dan hasil pemeriksaan dari BPK," terangnya.

Sementara, pandangan dari Fraksi PDIP terkait laporan pertanggung jawaban keuangan tersebut ialah tidak menyetujui rancangan tersebut untuk dijadikan raperda. "Kami dari Fraksi PDIP menyarankan pemda realisasi anggaran, optimalisasi daya serap kerja, menciptakan sumber pendapatan melalui retribusi pendapatan dan merasionalisasikan pengeluaran anggaran yang belum mercapai target, seperti pembayaran siltap. Semoga kedepannya bisa terbayar, karena dasar tersebut, Fraksi PDIP tidak menyetujui rancangan untuk ditetapkan menjadi perda," ungkap perwakilan Fraksi Anita Diana.

Adapun pandangan Fraksi PKB melihat seyogyanya sektor  pendapatan daerah, dana alokasi umum harus cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan target PAD yang belum terealisasi yang harua jadi pembelajaran. "Setiap tahun kita sampaikan terhadap galian C, hal tersebut yang akan menyengsarakan masyarakat. kalau dibandingkan dengan realisasi pajak sangat merugikan dan tidak adil. mekanisme pajak dalan UU pajak tambang maksimum 25 persen dan purwakarta memakai tarif maksimum serta pajak penerangan umum," papar Hidayat.

Ia juga mengatakan diharapkan pemerintah mengoptimalkan beberapa hal tersebut serta ingin mengingatkan bahwa capaian kinerja belum terlihat khususnya pembelanjaan pembangunan terutama infrastruktur. "Juga Pj Bupati harus menghindari rotasi sesuai dengan aturan, kecuali pejabat sementara di ranah kosong," pungkasnya. (ris)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template