Macet Bukan Alasan Bolos Kerja - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Macet Bukan Alasan Bolos Kerja

Macet Bukan Alasan Bolos Kerja

Written By Admin Raka on Kamis, 21 Juni 2018 | 12.00.00

Tunjangan Kerja PNS Dipotong

KARAWANG, RAKA - Terhitung Kamis (21/6) ini, para abdi negara di semua organisasi perangkat daerah (OPD) wajib masuk kerja. Jika bolos, Pemerintah Kabupaten Karawang sudah menyiapkan sanksi administratif hingga penurunan pangkat.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Karawang Abbas Sudrajat mengatakan, semua PNS wajib masuk kerja. Tidak ada alasan terlambat masuk atau bahkan bolos kerja. Termasuk alasan macet arus balik. "Itu bukan alasan yang logis diterima, sebab semestinya para PNS ini harus sudah mengantisipasi jauh-jauh hari, atau waktu balik dan tidak mepet waktu," ungkap Abbas kepada Radar Karawang, kemarin.

Ia melanjutkan, apabila ditemukan ada yang tidak masuk kerja di hari pertama tanpa alasan yang jelas, akan diberi sanksi administratif sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS berupa teguran, sampai ke penahanan kenaikan gaji berkala. Bahkan turun pangkat selama satu tahun. "Lebih detilnya juga ASN bersangkutan akan dipotong tunjangannya sehari 3 persen," katanya.

Selain akan menyisir absensi melalui inspeksi mendadak (sidak), pihaknya juga jauh sebelum cuti bersama mengedarkan surat edaran bupati yang menegaskan kembali surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk menegakkan disiplin pelaksanaan cuti bersama. Dalam edaran tersebut, menekankan kewajiban kepala OPD untuk memonitor dan melaporkan personel selama dan setelah melaksanakan cuti bersama. Termasuk, sebut Abbas, menekankan hal-hal yang dilarang dilakukan seperti gratifikasi, menggunakan mobil dinas untuk mudik dan kepatuhan mentaati ketetapan cuti bersama, agar PNS kembali bekerja hari Kamis tanggal 21 Juni 2018. Kecuali bagi ASN yang pada saat cuti bersama bertugas seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan RSU. Mereka diberikan tambahan cuti tahunan sebanyak cuti bersama yang tidak diambil. Sementara untuk ASN lain, cuti bersama lebaran tidak mengurangi jatah cuti tahunan yaitu maksimal 12 hari. "Selain sidak, kami sering lakukan upaya preventif soal kedisiplinan PNS," ungkapnya.

Upaya lain yang dilakukan BKPSDM, kata Abbas, yaitu pembinaan dan sosialisasi kepada para pengelola kepegawaian OPD terkait hal-hal yang ditegaskan dalam surat edaran Kemenpan RB tersebut, untuk diteruskan dan disosialisasikan kepada para PNS di lingkungan kerjanya. Adapun poin edaran poin Kemenpan RB antara lain, terakhir cuti bersama Rabu (20/6). Tidak ada penambahan waktu cuti kecuali dengan alasan yang sangat prinsip. Sebab, pada saat  masuk kerja pertama,  akan dilakukan pengecekan kekuatan personel untuk bahan laporan ke bupati dan Kemenpan RB. "Pada dasarnya cuti bersama ini cukup panjang waktunya, kurang  lebih 7 hari. Jadi cukup. Tidak alasan lagi untuk bolos kerja," ujarnya.(rud/apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template