Dukung Calon Gubernur Camat Bisa Dipenjara - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dukung Calon Gubernur Camat Bisa Dipenjara

Dukung Calon Gubernur Camat Bisa Dipenjara

Written By Admin Raka on Selasa, 05 Juni 2018 | 17.30.00

KARAWANG, RAKA - Sekretaris Daerah Teddy Rusfendi kembali menegaskan agar aparatur sipil negara (ASN) menjaga netralitasnya dalam pemilihan kepala daerah Jawa Barat akhir Juni ini. Bahkan sikap ini didokumentasikan melalui kesepakatan yang dilakukan pemerintah daerah dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Karawang.

Sekda Kabupaten Karawang. H Teddy Rusfendi Sutisna menyampaikan, netralitas ASN di Kabupaten karawang hukumnya wajib sebab sudah tidak boleh lagi saat ini ASN di Karawang melalukan politik praktis.

"Tadi puncaknya kita melakukan MOU antara ASN dan Panwas tentang netralitas. Kita sudah sampaikan secara garis politik ASN itu sudah diatur, dan aturannya wajib bagi ASN untuk bersifat netral, baik saat pemilihan bupati, gubernur, presiden dan legislatif. Bahkan harus netral juga soal pemilihan kepala desa," ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (4/5).

DikatakAn Teddy, pemilihan para kepala daerah itu merupakan politik yang sifatnya prakktis, dan itu wajib dihindari semua ASN, karena disana jelas apabila ASN melanggar itu akan ada sanksinya. "Kalau melanggara sanksinya diberhentikan secara tidak hormat," tandasnya.

Teddy, mencontohkan pelanggaran yang dimaksud misalnya terbukti ikut serta berkampanye dan menyebaran hal-hal berbau kampanye, dan itu akan disidik melalui panwas dan hasilnya panwas dan pemerintah akan menindak tegas. "ASN ada banyak yang melakukan pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya, namun hanya indikasi-indikasi saja dan saya juga pernah diperiksa panwas karena melontarkan 3 jari, ternyata dianggap mendukung salah satu calon, setelah kita klarifikasi akhirnya diperiksa dan saya tegaskan  kita harus tindak tegas ASN dari temuan panmwas," paparnya.

Sementara itu, Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Syarif Hidayat menyampaikan ASN wajib hukumnya untuk netral, karena ASN sendiri tidak boleh berpolitik praktis, kalau dilihat dari aturan soal ASN itu hanya administratif penurunan jabatan atau lainnya, tapi jika dilihat dari UU no 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah sangksinya lebih tegas. "contoh sanksi tegas seperti yang terjadi di Cirebon, ada camat ditahan 3 tahun penjara karena tidak netral. Disini juga sama hukumnya, camat tidak netral itu pidana, acuan kita UU pemilu yang dipakai bukan ASN yakni UU no 10 tahun 2016," katanya.

Adapun untuk di karawang kata Syarif, masih belum terlihat adanya politik praktis, adapun yang rawan terjadi politik praktis itu terjadi kepada para kepala desa. "Kemarin saja termasuk kepala desa ada di kita yang kena, ada juga di Bandung kepala desa juga kuningan serta Cirebon," paparnya.

Sebagai abdi negara yang baik di Karawang meskipun belum ada yang menyalahi aturan, diharapkan Syarif semuanya bisa menjalankan aturan. "Hukum harus tetap ditegakan. ASN harus tetap netral dan jangan berpolitik praktis, karena akan mnerugikan dirinya sendiri. Peraturan sekarang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, UU saat ini sudah komplit, baik terkait politik uang dan lainya, sudah tidak ada lagi aturan hukum yang abu-abu, semuanya sudah terakomodir," katanya. (apk)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template