DKPP Sanksi KPU dan Panwas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » DKPP Sanksi KPU dan Panwas

DKPP Sanksi KPU dan Panwas

Written By Admin Raka on Jumat, 08 Juni 2018 | 11.00.00

Atas Sengketa Pencalonan Rustandi-Dikdik 

PURWAKARTA, RAKA-  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melalui putusan No.71/DKPP-PKE-VII/2018, menegaskan penolakan tuntutan pemohon Rustandi-Dikdik untuk ditetapkan menjadi salah satu paslon dalam perhelatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta. DKPP menganggap tuntutan bapaslon tersebut tidak relevan. Di sisi lain, meski DKPP tak menyebut bahwa KPU dan Panwaslu melanggar prosedur pendaftaran dan penanganan sengketa pemilihan, namun DKPP menilai ada ranah etik yang telah dilanggar oleh kedua penyelenggara Pilkada Purwakarta tersebut. Sehingga kedua penyelenggara ini mendapatkan sanksi peringatan.

Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang Este ST, mengatakan, apa pun yang menjadi putusan DKPP, pihaknya siap mengimani dan menjalankan. "Atas hal ini, KPU dan Panwaslu mendapat sanksi peringatan," ujarnya.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana mengungkapkan, delik dilaporkannya KPU ke DKPP adalah karena menolak pendaftaran. Tentang hal itu pihaknya sudah menjawab dalam persidangan bahwa selain menurut UU dan PKPU keputusan penolakan pendaftaran paslon tersebut adalah hasil konsultasi ke KPU Provinsi dan KPU Pusat. "Kami diperintahkan regulasi dan pimpinan kami untuk tidak menerima berkas pencalonan bapaslon tersebut. Bahkan, ketika sidang mediasi di Panwas pun kita terus konsultasi dengan provinsi, tetapi tidak ada satu arahan pun untuk mengubah putusan kami tentang penolakan pendaftaran tersebut," kata Ramlan.

Menurutnya, ada empat jenis putusan yang dikeluarkan DKPP yang berkaitan dengan penyelenggara pemilu, pertama rehabiltasi, kedua peringatan, ketiga pemberhentian sementara dan keempat pemberhentian tetap. "Rehabilitasi berarti nama baik penyelenggara dipulihkan. Peringatan artinya kode etik ringan dan pemberhentian artinya kode etik berat. Apapun putusan DKPP, kita menghormati, bahwa putusan tersebut bersifat terakhir dan mengikat," ujar Ramlan.

Lebih jauh Ramlan mengatakan, sebagai warga negara ia harus menjunjung tinggi akan putusan itu. Karena sejak awal pihaknya tidak memiliki itikad tidak baik terhadap siapapun. "Kami semata-mata hanya menjalankan tugas dan patuh terhadap aturan hukum dan pimpinan," ucapnya.

Sementara itu, menanggapi putusan DKPP, penggugat sengketa pilkada Rustandi merasa tidak puas atas putusan DKPP. "Karena tidak mengizinkan bapaslon Rusdik untuk mengikuti proses lanjutan pada pilkada Purwakarta dengan alasan administrasi partai pengusung, putusan DKPP hanya berupa peringatan keras terhadap seluruh komisioner KPU dan Panwaslu Purwakarta," kata Rusdik dalam  keterangan tertulisnya, Kamis (7/6).

Pihaknya memandang, hanya disitulah keberanian DKPP untuk menghukum KPU dan Panwas Purwakarta. Padahal menurutnya, dampak dari pelanggaran etika yang diperbuat pihak penyelengara pemilu begitu berat, sehingga dapat mencoreng proses pilkada. "Kendati demikian, sekalipun begitu membuncahnya kekecewaan yang kami rasakan, namun kami harus tetap legowo menerimanya sebagai sebuah realita," ungkapnya.

Baginya, lanjut Rustandie, keputusan tersebut menjadi sebuah pecut untuk lebih giat bekerja dan berjuang dan akan menguatkanya di masa depan. "Kepada pihak-pihak yang saat ini tersenyum atas keputusan DKPP ini, percayalah, saya juga ikut tersenyum bersama anda. Karena saya meyakini ini hanyalah kemenangan yang tertunda," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template