Calon Kades Non Pribumi Bakal Disahkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Calon Kades Non Pribumi Bakal Disahkan

Calon Kades Non Pribumi Bakal Disahkan

Written By Admin Raka on Kamis, 07 Juni 2018 | 17.30.00

TEMPURAN, RAKA - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Desa masih dalam pembahasan internal DPRD, khususnya Komisi A. Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Forum Kades di tingkat pusat terkait status calon kades harus warga setempat, Perda yang akan diketuk tidak lama lagi ini, juga disebut-sebut akan menyesuaikan dengan aturan yang membolehkan setiap WNI bisa mencalonkan diri sebagai kades di desa manapun.

Dikatakan Ketua Komisi A DPRD Karawang Ir. Teddy Luthfiana, setelah menang gugatan di MK atas peraturan Kemendagri, Raperda Desa di Karawang akan menyesuaikan cantolannya ke pusat, termasuk masih dalam bahasan akan ada beberapa klausul dan pasal yang berubah. Terlebih, pansus desa ini sudah menggelar study banding ke Kabupaten Purwakarta, utamanya kaitan calon kades yang selama ini mensyaratkan harus warga setempat dan berdomisili di desa setempat sekurang-kurangnya 6 bulan.

Aturan ini sebut Teddy, berpeluang dicoret dan dalam bahasan penggantiannya. "Perda desa masih kita bahas, insya Allah ada perubahan klausul utamanya soal syarat domisili calon kades," katanya, kemarin.

Mantan Kades Pasirtalaga ini menambahkan, klausul yang dicoret itu adalah syarat calon yang biasanya harus bertempat tinggal atau mukim 6 bulan dan dibuktikan dengan KTP el dan data kependudukan lainnya, akan dirubah dengan klausul semua Warga Negara Indonesia (WNI) boleh dan berhak mencalonkan diri sebagai Calon Kades di desa manapun.

Jangankan antar desa di satu Kecamatan, terang Teddy, orang luar Jawa dan Sunda sekalipun berhak nyalon di desa manapun yang diinginkan. Sehingga, hal ini memenuhi rasa keadilan, dimana figur calon kades tidak melulu harus orang pribumi. "Perubahan yang menonjol itu soal hak syarat calon kades yang membolehkan siapapun nyalon di desa manapun yang dia inginkan," katanya.

Lebih jauh Teddy menambahkan, betapapun diatur seperti itu dalam regulasi baku, soal pilihan diserahkan kembali ke masyarakat. Mungkin sebutnya, akan jarang jika ada calon kades yang baru datang dari luar desanya yang notabene belum hafal medan desa tujuannya itu. "Masyarakat sudah cerdas walaupun aturan begitu, masa iya warga desa A misalnya mau pilih calon yang desanya C misalnya," kata Teddy.

Selain Soal klisul itu, pelaksanaan Pilkades dengan sistem e-Voting elektronik seperti Bekasi, juga tengah jadi pembahasan. Kalau memungkinkan anggarannnya, bisa jadi Pilkades dengan media elektronik ini bisa diberlakukan tahun ini. "Selain soal syarat calon, juga soal Pilkades e-Voting masih dalam pembahasan," ucapnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template