Banyak Guru dan Kepsek Nyambi Jaga TPS - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Banyak Guru dan Kepsek Nyambi Jaga TPS

Banyak Guru dan Kepsek Nyambi Jaga TPS

Written By Admin Raka on Selasa, 26 Juni 2018 | 12.30.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Libur kegiatan belajar mengajar sampai 16 Juli mendatang, dimanfaatkan sejumlah guru dan kepala sekolah dasar menjadi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan gubernur, Rabu (27/6) besok.

Meski legal tanpa harus seizin pimpinan, namun KPPS berlatar belakang PNS ini diminta netral dan profesional menjalankan tugasnya menjadi penyelenggara pemilu, walaupun dengan honor Rp 400 ribuan.

Suherman, pengurus Partai Golkar Kecamatan Lemahabang mengatakan, dirinya mempertanyakan banyaknya guru dan kepala SD dengan status ASN jadi petugas KPPS. Apakah hal itu legal kalau tanpa seizin pimpinannya, atau memang ada unsur pelanggaran. Meski demikian, dia menaruh harapan besar kepada para guru dan kepsek yang jadi KPPS bisa melakukan tugasnya secara profesional, menjaga netralitas dan tidak curang. "Banyak di Lemahabang saja yang nyambi jadi KPPS lebih dari 10 guru dan kepsek. Asal netral dan profesional oke-oke saja," katanya kepada Radar Karawang, kemarin.

Koorwilcambidik Kecamatan Lemahabang AT Sukarsa mengatakan, sampai sekarang belum ada edaran surat resmi yang menyatakan petugas KPPS dari guru harus minta izin dari kakorwilcambidik. Karenanya, guru dan kepsek yang jadi KPPS dan siap bertugas di hari H pemilihan, harus bekerja dengan profesional. Apalagi dari latar belakang PNS, maka harus bekerja secara profesional sesuai aturan yang ada. Netral dan tidak berpihak pada salah satu pasangan calon. "Sejauh ini gak perlu izin, karena belum ada edaran ke arah situ. Tapi karena dipercaya oleh warganya, maka gak boleh disia-siakan, yang penting profesional," katanya.

Koorwilcambidik Kecamatan Telagasari Abdul Ajiz mengatakan, sama sekali tidak ada guru atau kepsek yang meminta izin menjadi petugas KPPS. "Tapi silahkan saja yang penting junjung tinggi kehormatan, dan kejujuran selama pelaksanaannya," tuturnya.

Koorwilcambidik Kecamatan Karawang Timur Udin Mahpudin mengatakan, selama ini tidak ada guru dan kepsek yang meminta izin jadi petugas KPPS. "Intinya sekarang kan lagi libur sekolah. Jadi guru maupun kepsek sudah masuk ranah masyarakat yang dibutuhkan desa, gitu aja jadi ga ada masalah. freelance saja buat tambahan," ungkapnya.

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Abbas Sudrajat mengatakan, sepanjang larangan tidak ada, PNS guru dan kepsek tidak jadi soal jika bertugas menjadi KPPS. Karena yang dilarang itu adalah menjadi pengurus partai politik dan ikut kampanye. "Mungkin pertimbangannya untuk petugas KPPS di desa-desa, keberadaan ASN masih dibutuhkan karena faktor ketersediaan SDM di desa belum memadai," ungkapnya.

Seperti diketahui, tugas KPPS desa menumpuk sebulan terakhir dan puncaknya akan berlangsung pada hari H pencoblosan. Adapun besaran honor KPPS rata-rata adalah Rp 440 ribu untuk ketua, Rp400 ribu untuk anggota dan Rp320 ribu untuk pengamanan (linmas) per satu kegiatan, belum potongan pajak 6 persen. (rud)

Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template