SKTM Rawan Direkayasa - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » SKTM Rawan Direkayasa

SKTM Rawan Direkayasa

Written By Admin Raka on Sabtu, 26 Mei 2018 | 12.00.00

Kartu Sakti Masuk Sekolah Negeri 

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Selain diburu warga miskin yang sakit agar mendapat jaminan kesehatan dari Pemerintah Kabupaten Karawang, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) juga diprediksi meningkat pembuatannya menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Namun, tidak seperti kebutuhan berobat harus melalui rekomendasi Dinas Sosial, SKTM khusus PPDB hanya cukup rekomendasi kepala desa dan Muspika kecamatan sebagai tembusannya. Hal itulah yang kemudian rawan dimanfaatkan oleh orang tua siswa, yang ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri dengan cara yang licik. Maklum, dalam Pasal 19 Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang PPDB disebutkan SMA/SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yang berdomisili dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Artinya, SKTM bisa menjadi kartu sakti agar bisa masuk ke sekolah negeri. 

Staf Kecamatan Lemahabang Bambang Irwanto mengakui permintaan SKTM sejauh ini selalu ada. Namun bagi warga miskin yang dirawat inap di rumah sakit. Itupun, tidak sembarangan, sebab ajuan pembuatan SKTM yang sakit wajib dimohonkan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan diketahui Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Sebab, nanti lembaran SKTM ini dilegalisasi oleh Dinas Sosial untuk kemudian dimiliki warga miskin sebagai jaminan kesehatan gratis saat di rumah sakit. "Camat atau kepala seksi kecamatan ikut tanda tangan persetujuan bahwa warga yang dimaksud adalah warga tidak mampu," kata Bambang kepada Radar Karawang, Jumat (25/5) kemarin.

Lain halnya dengan SKTM bagi calon siswa pendaftar PPDB, kata Bambang karena ada jalur khusus pendaftaran mengharuskan bukti calon siswa kurang mampu, maka SKTM harus dibuatkan. Tapi, SKTM ini diluar kendali PSM dan TKSK. Karena langsung dimohonkan yang bersangkutan ke kepala desa, untuk kemudian dibuatkan pernyataan bahwa anak tersebut adalah bagian dari keluarga tidak mampu. "Tidak perlu tanda tangan camat dan Dinsos. Karena kepala desa berhak mengeluarkan pernyataan kalau warganya tersebut tidak mampu," ujarnya.

Karena kelonggaran itu, sambung Bambang, ia mewanti-wanti agar kepala desa tidak merekayasa data masyarakatnya, sehingga membuat para pendaftar tersebut dibuatkan surat keterangan tidak mampu begitu mudah. Ia yakin, kepala desa tahu mana keluarga yang mapan dan tidak mampu, sehingga jangan ada dalih yang penting bisa masuk jenjang SD, SMP atau SMA/SMK negeri. "SKTM jangan dibuat-buat rekayasa. Jangan karena alasan supaya masuk, keterangannya dimiskinkan semua nanti," cemasnya.

Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang Ade Saepudin mengatakan, karena diluar kendali PSM dan TKSK, dia berharap pembuatan SKTM bagi siswa bisa dilakukan profesional oleh kepala desa. Karen bagi warga sakit sekalipun, membuat SKTM tidak bisa dia maupun camat tanda tangan kalau tidak dengan PSM atau TKSK. Ia perkirakan , jelang 4 Juni nanti, permintaan pembuatan SKTM ini akan terus meningkat. Sebab PPDB sudah dimulai. "Diperkirakan pembuatan SKTM pemohonnya meningkat jelang pendaftaran sekolah," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template