Sanksi PNS DLHK Belum Jelas - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sanksi PNS DLHK Belum Jelas

Sanksi PNS DLHK Belum Jelas

Written By Admin Raka on Jumat, 11 Mei 2018 | 17.15.00

Inspektorat Baru Lakukan Riksus

CIKAMPEK, RAKA - Oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) yang melakukan pelanggaran penggunaan sarana tranportasi pengangkut sampah keluar wilayah Karawang sudah dipanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang. Bahkan saat ini berkasnya sudah diserahkan kepada Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan khusus (riksus).

"Sanksinya sesuai ketentuan dan peraturan. Kita sudah layangkan berkas ke Inspektorat untuk diadakan riksus," ujar Kepala BKPSDM Asep Aang Rahmatullah saat dihubungi Radar Karawang bru-baru ini.

Menurutnya, dari riksus tersebut akan menjadi acuan untuk menetapkan sanksi apa yang sesuai untuk PNS yang melakukan pelanggaran tersebut. Pihaknya juga tidak akan membiarkan para PNS di lingkungan Kabupaten Karawang melakukan hal-hal yang diluar tugas dan kewajibannya. Oleh karenanya, siapapun yang melakukan pelanggaran dan BKPSDM mengetahui atau menerima laporan atas dugaan pelanggaran tersebut, pihaknya akan langsung menindaklanjutinya. "nanti hasilnya (sanksinya) dari pemeriksaan khusus," tegasnya.

Pihak Inspektorat Kabupaten Karawang sendiri masih belum memberikan keterangan terkait persoalan tersebut meski Radar karawang sudah menghubungi melalui ponsel.

Sementara Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah dan Limbah DLHK Nevi Fatimah pernah menyampaikan, DLHK langsung menindaklanjuti dengan menonjobkan pelaku. "Pengelola armada diluar kendali UPTD. Sampai-sampai armada itu ngompreng ke Purwakarta, itupun luput dari pengawasan. Bahkan nyaris tidak diketahui jika saja tidak ada yang melaporkannya," ujar Nevi.

Kata Nevi, kecurangan yang dilakukan petugas itupun di bawah kendalalinya. Untuk itu dibutuhkan peran masyarakat agar bisa sama-sama mengawasi sehingga kelakuan serupa tidak terulang kembali. "Kita sudah klarifikasi kepada DPRD Karawang dan semuanya sudah kelar. Oknumnya kita pindah tugaskan ke Dinas tidak lagi di UPTD," ucapnya seraya menyebutkan karena oknum tersebut merupakan PNS jadi prosuderalnya ada di bawah BKPSDM untuk penindak lanjutannya.

Dikatakan Nevi, aturan yang dikenakan terhadap PNS berbeda dengan aturannya pegawai harian lepas yang seketika melakukan kecurangan bisa dikeluarkan kapan saja. Maka kewenangan untuk PNS adanya di BKPSDM. "Kalau THL bisa oleh kita langsung jika melakukan kecurangan, tapi kalau PNS untuk dipecat adanya di BKPSDM," ujarnya. (zie/apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template