Padil Terseret Kasus Saung Ambu - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Padil Terseret Kasus Saung Ambu

Padil Terseret Kasus Saung Ambu

Written By Admin Raka on Senin, 07 Mei 2018 | 11.00.00

Ikut Dipanggil Pawaslu

PURWAKARTA,RAKA- Menindak lanjuti laporan Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) terkait dugaan pelanggaran program Saung Bambu, Panwaslu Kabupaten Purwakarta panggil calon Bupati Purwakarta nomor urut 1 Padil Karsoma. Selain Padil, sehari sebelumnya panwaslu juga telah memanggil mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi untuk dimintai klarifikasinya terkait aduan tersebut.

"Pemanggilan untuk klarifikasi ini menyangkut laporan yang masuk ke panwas dari KPP tentang dugaan pelanggaran program Saung Ambu. Adapun terlapornya yaitu, dinkes, paslon bupati nomor urut dua dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi," ujar Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang ST, Minggu (6/5).

Oyang mengatakan, pemanggilan Padil itu sengaja dilakukan untuk dimintai keteranganya. Sebab pada waktu itu Padil masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (sekda) periode 2013-2018. "Kita klarifikasi pihak yang dianggap perlu untuk dimintai keteranganya, dalam hal ini Padil Karsoma karena beliau off nya di Januari 2018," ujarnya.

Pertanyaaan yang dilayangkan sendiri, lanjut Oyang, seputar kapasitas dan kewenangan Padil sebagai sekda, terutama tentang mekanisme penetapan anggaran di 2018. "Mengingat ada nomenklatur yang dianggap sebagai pelanggaran, di mana menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang di laporkan oleh KPP. Pasangan yang dimaksud adalah nomor urut dua, karena namanya Saung Ambu sebesar 750 juta," tuturnya.

Lebih jauh Oyang mengatakan, pihaknya akan terus mendalami terkait laporan tersebut. "Kita juga akan undang ketua banggar yang dalam hal ini juga officio dari ketua DPRD Purwakarta untuk diklarifikasi juga," ujarnya.

Pihaknya menargetkan hasil dari klarifikasi tersebut, dapat menjadi bahasan akhir panwas beserta gakumdu. "Untuk memutuskan hasil benar melanggar apa tidaknya laporan tersebut," ujarnya.

Diketahui, berkas dugaan pelanggaran pemilu pertama kali dilaporkan oleh KPP. KPP sendiri resmi melaporkan kegiatan Saung Ambu sebagai program pemerintah yang diduga menguntungkan/merugikan pasangan calon tertentu. Pelanggaran pemilu yang disangkakan yakni Undang-undang No 1 Tahun 2015 tentang Pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. Program Saung Ambu sendiri masuk dalam pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Purwakarta 2018 pada Dinas Kesehatan Purwakarta. Nilai kegiatan mencapai Rp750 juta yang diperuntukan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan pra-sarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template