Manipulasi Dana Kampanye Bisa Dibui - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Manipulasi Dana Kampanye Bisa Dibui

Manipulasi Dana Kampanye Bisa Dibui

Written By Admin Raka on Sabtu, 26 Mei 2018 | 11.00.00

Calon Bupati Jangan Nakal 


PURWAKARTA,RAKA - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta, meminta para pasangan calon yang bertarung di Pilkada Purwakarta 2018 untuk jujur dalam melaporkan dana kampanye. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan ditanggung jika paslon tidak melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye secara benar.

"Itu sangat harus (jujur)," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este, Jumat (25/5).
Oyang menjelaskan, bentuk konsekuensi hukum dimaksud, yakni sanksi pidana penjara dan denda. UU nomor 8 tahun 2015 pasal 187 ayat 7 secara tegas menyebut, setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 bulan atau paling lama 12 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 1 juta atau paling banyak Rp 10 juta.

Sedangkan ayat 8, calon yang menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU atau tidak menyetorkan kelebihan sumbangan ke kas negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali lipat dari jumlah sumbangan yang diterima. Prinsip pelaporan dana kampanye adalah legal, akuntabel dan transparan. "Makanya harus hati-hati dan tertib. Anggap saja ini latihan, sehingga jika nanti terpilih sebagai bupati sudah siap dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik," ujar pria yang akrab disapa Binos ini.

Dirinya menegaskan, secara garis besar ada tiga jenis laporan yang harus disampaikan paslon ke KPU. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK),  Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan terakhir Laporan Penerimaan dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Waktu pelaporannya pun sudah ditentukan yakni 14 Februari, 20 April dan 24 Juni 2018.
Ketentuan lain tentang mekanisme dan pengaturan dana kampanye termaktub dalam Peraturan KPU nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye. Di dalamnya sudah dijelaskan tentang batasan sumbangan dana kampanye dari perseorangan, badan hukum, maupun dari pasangan calon itu sendiri. Termasuk jenis sumbangan apa saja yang masuk kategori sumbangan dana kampanye. "Sumbangan kan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga bisa berupa barang atau jasa. Bahkan, diskon yang melebihi kewajaran pun bisa dianggap sebagai sumbangan," bebernya.

Lebih jauh, di luar sanksi pidana, kata Binos, ada sanksi lain yang akan diberikan kepada paslon jika mereka kedapatan melakukan pelanggaran pelaporan dana kampanye yakni pembatalan status pencalonan. "Karenanya Panwaslu mewanti-wanti paslon agar menyampaikan laporan secara baik dan benar. Dan nantinya laporan tersebut akan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk KPU," pungkasnya. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template