Ganti Nama Perlu Proses Pengadilan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Ganti Nama Perlu Proses Pengadilan

Ganti Nama Perlu Proses Pengadilan

Written By Admin Raka on Kamis, 31 Mei 2018 | 17.00.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Mengganti identitas nama tidak cukup dengan tumpeng dan selamatan. Pasalnya, bagi yang hendak melamar kerja, ibadah haji maupun melanjutkan pendidikan, ganti-ganti nama identitas pribadi tidak semudah yang dibayangkan. Karena, semua data kependudukan harus ikut diproses penggantiannya, mulai akte kelahiran, KK, KTP el, Ijasah, Surat Nikah, Sertifimat hingga identitas lainnya. Bahkan, mengubah nama harus mendapati SK dari Pengadilan Negeri untuk menerangkan status nama tersebut sudah berganti.

Kasie Pelayanan Kecamatan Lemahabang Ade Saepudin mengatakan, ganti nama hanya satu huruf, masih bisa diantisipasi dengan istilah caping, seperti Saepulloh menjadi Saepullah dimana capingnya cukup dari keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcatpil). Tapi jika namanya yang di rubah, karena alasan klasik orangtua zaman dulu, seperti sakit-sakitan, atau pindahan rumah dan sulit rejeki, maka tidak cukup dengan tumpeng dan selamatan.

Sebab, satu atau dua data kependudukan ada saja yang berbeda, akan kesulitan bisa mengakses masa depan, seperti mau berangkat haji, daftar CPNS, melamar kerja, atau juga nyalon Kades dan DPRD. Karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah proses dipentaskan dahulu sampai keluar SK yang menerangkan bahwa yang bersangkutan namanya sudah berganti dari A menjadi B. "Ganti nama itu berabe urusannya, tidak semudah yang dibayangkan, butuh proses dan satu persatu datanya kependudukannya harus disesuaikan," kata Ade, Rabu (30/5).

Menurutnya, setelah mendapati SK pengadilan, maka dasar itu harus langsung membuat permohonan pengajuan perubahan. Dan data yang harus diubah setelah mendapati surat pengadilan itu adalah akte kelahiran, sebab apabila akte kelahiran lebih dulu dicetak, maka akte tidak bisa diubah walaupun sudah punya ijasah. Dan diijasahnya, pihak sekolah atau disdik membuat keterangan bahwa ada kesalahan penulisan nama di ijasah, dan menerangkan bahwa yang benar namanya adalah di akte kelahiran. Sebab, dibanding data kependudukan lainnya, ijasah adalah dokumen yang sulit diubah, sebab prosesnya paling panjang. "Kalau sudah jadi akte kelahiran perubahan namanya juga mengikuti, soalnya nama yang sudah punya akte lahir, di drapt KK tidak bisa diedit," katanya.

Lebih jauh ia menambahkan, mengganti nama adalah hal yang legal dan sah-sah saja, tapi masyarakat diharapkannya segera mengurus perubahan di semua dokumen pribadinya. Sebab, beda satu nama didokumen tanpa keterangan saja, fatal. Sebab, akan kesulitan memenuhi keperluan, seperti, pendidikan, melamar kerja dan nyalon di jabatan politik. Untuk itu, masyarakat dimintanya untuk jangan sungkan saat berganti nama, untuk melaporkan segala sesuatunya ke pelayanan kependudukan. "Boleh saja ganti nama, tapi ya harus diurus semua dokumennya, jangan sampai tidak seragam, karena akibatnya fatal," tandasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template