Dewan tak Berani Buat Perda Miras - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Dewan tak Berani Buat Perda Miras

Dewan tak Berani Buat Perda Miras

Written By Admin Raka on Kamis, 17 Mei 2018 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Minuman keras yang sudah menewaskan sejumlah remaja di Kabupaten Karawang, ternyata belum bisa menyentuh hati wakil rakyat. Peraturan daerah yang melarang peredaran minuman setan tersebut, bukan hanya masih angan-angan. Niat untuk membuatnya pun tidak ada.

Hal itu terungkap saat Radar Karawang mewawancarai anggota Komisi A Ahmad Fajar, Rabu (16/5). Menurut Fajar, sejauh ini DPRD Karawang sama sekali tidak mewacanakan peraturan daerah tentang miras. "Aturan mengenai miras itu tidak ada sama sekali, baik wacana membentuk perda miras. Karena kalau tentang miras oplosan itu bisa dijerat dengan Undang Undang Pangan dan obat-obatan.
 Dan itu ranahnya penegakan hukum," ujarnya.

Dia melanjutkan, membentuk peraturan daerah yang akan dibuat DPRD itu perlu rujukan peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saat ini belum ada aturan atau undang undang yang melarang beredarnya miras

"Jika kita atur dalam perda maka akan sia-sia, karena pasti dibatalkan," katanya.Menurutnya yang paling efektif mengendalikan peredaran miras, adalah melihat izin edar, tempat menjual, serta syarat usia. "Karena ada nilai-nilai sosial yang berbeda dalam adat istiadat, budaya dan tradisi antardaerah di negara Indonesia dan antarnegara di dunia. Maka yang paling rasional ialah mengendalikan miras, bukan melarang," paparnya.

Sedangkan minuman keras oplosan, kata Fajar, penegakan hukum harus lebih tegas terhadap para penjual miras tersebut. "Aparat penegak harus siap, karena miras oplosan itu pasti ilegal. Dan ilegal itu hal yang melanggar hukum. Maka kembalikan pada kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara nyata dan optimal," katanya.

Masih dikatakan Ahmad Fajar, yang menjadi persoalan saat ini bukan soal mirasnya, tapi miras oplosannya

. Karena menyangkut miras itu tidak bisa digeneralisir. Ada agama tertentu dan adat masyarakat tertentu yang menjadikan miras sebagai bagian dari tradisi hari raya atau hari besar. "Kalau dilarang sama sekali secara nasional melalui undang-undang, ya tentu tidak akan bisa
," paparnya.

Sebab lanjut dia, para ekspatriat atau orang-orang asing juga secara budaya di negara asalnya itu tidak dilarang untuk mengkonsumsi miras. "Kalau miras yang legal, ya tentu hanya bisa menghimbau dan barang disita. Tapi kalau ngoplos, kemudian dijual dengan merek yang berbeda, nah ini baru bisa dipidana," paparnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari berharap DPRD Kabupaten Karawang mau membuat perda anti miras. "Mudah-mudahan pak Toto (Ketua DPRD Karawang Toto Suripto) mikirin itu (perda anti miras), karena perda bukan ranah kita. Dan mestinya tidak usah didorong, dengan inisiatif juga bisa," katanya. (apk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template