Cakep Rencana Bakar KTA PGRI - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Cakep Rencana Bakar KTA PGRI

Cakep Rencana Bakar KTA PGRI

Written By Admin Raka on Selasa, 15 Mei 2018 | 15.30.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Ratusan calon kepala sekolah berencana menggelar aksi demo menuntut kejelasan statusnya yang digantung Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Sementara Koorwilcambidik memilih bungkam menyikapi anak buahnya yang ngebet melakukan aksi tersebut.

Saat dikonfirmasi terkait upaya Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan (Koorwilcambidik) membendung keinginan aksi para Cakep hari Selasa ini, yang mengagendakan pembakaran KTA PGRI, Undang Sukarta, Koorwilcambidik Kecamatan Cilamaya Kulon yang juga Wakil Ketua PGRI Karawang ini memilih bungkam. Begitupun Koorwilcambidik Lemahabang AT Sukarsa, mantan Kepala UPTD Kecamatan Cilamaya Wetan ini juga tidak memberikan komentar lebih rinci kaitan upaya yang bisa membendung keinginan sejumlah Kepsek tersebut.

Sementara Koorwilcambidik Kecamatan Telagasari, Abdul Aziz S.Pd mengatakan apa yang hendak dilakukan para Cakep bukanlah demo, tetapi lebih kepada cara mengeluarkan pendapat, dan semua warga negara ia rasa berhak mengeluarkan pendapat. Namun, dari belasan Cakep di Kecamatan Telagasari, tidak ada seorangpun yang mau berbicara terkait agenda tersebut. Jadi pihaknya sama sekali tidak tahu apakah ada yang berangkat atau tidak dalam kegiatan aksi hari ini. "Tidak ada demo, hanya mungkin cara mengeluarkan pendapat saja, dan sejauh ini saya tidak tahu agendanya," katanya, kemarin.

Mantan Calon Kepala SD asal Lemahabang Abdul Qodir mengatakan meskipun dirinya mundur jadi cakep sebulan lalu karena ketidakjelasan status, pantang baginya masuk kembali dalam barisan Cakep. Tetapi, dirinya sangat mendukung upaya ratusan Cakep untuk melakukan aksi ke disdikpora dan PD PGRI. Ia yakin, demo yang dilakukan rekan Cakep ini akan berhasil, sebab dalam aturan sudah jelas ada regulasi yang justru ditahan-tahan untuk dilaksanakan sebelumnya, yaitu Perda Nomor 8 tahun 2009 soal periodesasi.

Belum selesai penempatan para Cakep yang sudah di seleksi 2016, Tim PKKS dibentuk tanpa persetujuan Dirjen GTK, sehingga banyak pihak yang menganggap legalitas PKKS ini tidak jelas pengakuannya. Semuanya akan baik-baik saja kalau bupati merespon dan mempunyai kebijakan sendiri untik meredam semua ini, sebelum banyak pihak berspekulasi. "Finalnya di bupati nantinya, coba dilihat semua regulasi dan kajiannya. Bukan tanpa sebab para Cakep ini marah dan demo, karena hak mereka cenderung di cueki dinas, koorwilcambidik bahkan Organisasi PGRI itu sendiri," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template