BPKP dan Inspektora Bikin Bingung Kades - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , , , , » BPKP dan Inspektora Bikin Bingung Kades

BPKP dan Inspektora Bikin Bingung Kades

Written By Admin Raka on Rabu, 02 Mei 2018 | 17.00.00

Soal Penggunaan Bantuan Pemerintah

BATUJAYA, RAKA- Diduga kurangnya singkronisasi antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan inspektorat, dalam melakukan pemeriksaan atau audit dana bantuan pemerintah, membuat kepala desa yang berada di Kabupaten Karawang kebingungan dalam mengelola keuangan desa.

Pasalnya, audit yang dilakukan oleh BPKP mengharuskan semua anggaran ada sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun berkenaan, yaitu selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sedangkan Pemkab Karawang mengharuskan penggunaan dana bantuan pemerintah dapat dimaksimalkan dan dihabiskan. Hal tersebut membuat pemerintah desa kebingungan dan sering ditemukannya permasalahan saat di audit oleh BPKP. Akibatnya, 2 desa di Kabupaten Karawang yakni Desa Karyamulya, Kecamatan Batujaya dan Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, dipaksa untuk menerima kesalahan tersebut, dan dinilai kurang baik dalam mengurus adminitrasi. Padahal, hal tersebut terjadi diduga akibat ketidak sinkronan antara sistem adminitrasi BPKP dan Pemerintah Kabupaten Karawang.

Kepala Desa Karyamulya yang juga Sekrtaris Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia (Apdesi), Alek Sukardi, dirinya mengeluhkan tentang kurangnya sosialisasi kebijakan penggunaan anggaran bantuan dari pemerintah untuk desa yang dilakukan oleh Pemkab Karawang. Pasalnya, selama ini Pemkab Karawang menganjurkan pemdes dapat  menghabiskan anggaran tersebut, dibuktikan pada saat pemeriksaan inspektorat yang tidak ditemukan permalasahan. Namun, ketika BPKP melakukan audit, banyak kendala yang ditemukan. Dengan alasan, harus ada silpa. Dan tentunya hal tersebut yang menjadikan pemdes sering terbentur permasalahan. “Iya selama ini kita kan semua desa pasti balance dalam SPJ, artinya RAB sama dengan LPJ gak ada silpa, dan ga pernah jadi temuan. Kalau terjadi seperti ini, berarti sekarang harus diubah. Makanya Apdesi meminta agar ada pertemuan antara para kades, inspektorat, polri, kejaksaan, dan BPKB, bila ada kesamaan arahan dalam membuat SPJ,” ucapnya.

Saat ini, SPJ dengan RAB itu tidak boleh sama, yakni harus ada silpa untuk efisiensi. Seperti contoh, kebutuhan semen di RAB 100 sak, per sak diharga umum Rp65 ribu umpamanya. Kades harus cari harga di bawah itu, misalnya Rp63 ribu, yang Rp 2000 itu di masukin silpa, “Karyamulya clean and clear, temuan cuma prasasti yang belum dipasang. Tapi sekarang udah beres. Makanya kita perlu kepastian tentang cara pembuatan SPJ, biar diperiksa oleh siapa pun, dan lembaga auditor manapun,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut sudah menjadi resiko pejababat rendahan yang selalu menjadi korban kebijakan yang lebih tinggi. “Yang penting, kitanya gak korup dan tetap amanah, pasti aman. Buktinya, Desa Karyamulya gak ada temuan dan clear,” tutup Alek. (rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template