Bayar Pajak Lambat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Bayar Pajak Lambat

Bayar Pajak Lambat

Written By Admin Raka on Jumat, 18 Mei 2018 | 12.00.00

Bantuan Desa Telat Cair

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Pemerintah desa boleh berdalih sejumlah bantuan yang turun ke desa lambat cair karena urusan sistem aplikasi ajuan, regulasi, hingga sumber daya manusia. Namun, biang utamanya adalah lambatnya bayar pajak setiap kali pembangunan fisik yang direalisasikan di desa masing-masing. Besaran pajak yang mencapai puluhan juta, acapkali dicueki hingga menghambat tahapan pencairan sejumlah dana.

Pendamping Desa Kecamatan Lemahabang Ganda Sasmita mengatakan, urusan sistem keuangan desa (Siskudes) dan sistem informasi pembangunan desa (SiPede) sebenarnya tidak boleh jadi alasan lambatnya ajuan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Begitupun dengan regulasi yang memperlambat pencairan sejumlah dana ke desa, seperti alokasi dana desa, dana desa, bantuan gubernur hingga dana bagi hasil. "Tapi lebih pada faktor malasnya membayar pajak setiap kali sarana fisik itu cair," ungkapnya kepada Radar Karawang, Kamis (17/5) kemarin.

Ia melanjutkan, yang paling sulit bagi para pegawai pemerintah desa itu adalah menyisihkan uang pajak. Bahkan sebutnya, ada desa yang pajaknya sampai menembus Rp 52 juta. Hal ini tentu membuat kewalahan pemerintah desa itu sendiri. Karena meski sudah mengajukan dana bantuan, mustahil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencairkan dana, jika pemerintah desa belum membayar pajak tahun sebelumnya. "Bayar pajak itu ada struk dan billingnya tertera dalam surat pertanggungjawaban," katanya.

Lebih jauh Ganda mengatakan, camat tidak akan menandatangani pengajuan dana jika dalam laporan SPj tanpa melampirkan bukti pembayaran pajak. Walaupun dana desa sudah terparkir di BPKAD. "Kalau bisa sisihkan dulu uang pajaknya, biar tahap-tahap berikutnya juga mudah," katanya.
Menurutnya, pemerintah desa jangan mengeluh jika dana desa tidak kunjung cair, meski pengajuannya berbarengan dengan desa lain. Karena selama pajak belum dibayar, maka pencairannya akan tertinggal. "Jangan salahkan pencairan bergelombang antardesa," ujarnya.

Camat Lemahabang Hamdani membenarkan persoalan pajak acapkali dikesampingkan para kades. Bahkan nominalnya bisa sampai puluhan juta dengan dalam satu kali pencairan Rp 100 juta. "Pajaknya itu 10 persen," katanya.

Menurutnya jika menunda pembayaran pajak, akan menghambat pencairan tahap berikutnya. "Ya kita gak mau tanda tangani dulu SPJ dan ajuan desa, kalau tanpa melampirkan pajak," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template