Wabup Absen Rapat Paripurna LKPJ - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Wabup Absen Rapat Paripurna LKPJ

Wabup Absen Rapat Paripurna LKPJ

Written By Admin Raka on Selasa, 24 April 2018 | 12.45.00

KARAWANG, RAKA - Rekomendasi dan kritikan yang disampaikan sejumlah fraksi di DPRD mewarnai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun 2017. Mulai isu disharmonisasi Bupati Cellica Nurrachadiana dengan Wakil Bupati Ahmad Zamakhsyari, anggaran optimalisasi infrastruktur yang tidak wajar, sampai serapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tiga tahun hanya 36 persen. Namun sejumlah rekomendasi dan kritikan tersebut berbanding terbalik dengan pandangan para legislator Karawang tersebut yang cenderung menerima LKPJ yang digelar Senin (23/4) kemarin.
Dikemukakan anggota Fraksi Bintang Nurani Nasdem (BNN) Mulya Syafari ST, optimalisasi anggaran agar lebih efisien dan wajar, selama ini tidak serius dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Contohnya, terbengkalainya program rumah sakit paru-paru di Jatisari yang belum kunjung terealisasi, sehingga berdampak pada postur APBD yang terlalu besar silpanya. Begitupun anggaran penyertaan modal bagi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang selama delapan tahun ini dirasa selalu kesulitan direalisasikan anggarannya di awal-awal tahun. Padahal BUMD membutuhkan proses panjang menyusun laporan keuangan dan administrasinya, sementara pemkab selama ini justru mencairkan penyertaan modal tersebut di penghujung tahun, bahkan injury time. Begitu soal Pasar Pemkab yang selama ini sudah di-BOT-kan justru banyak mangkrak tanpa segera untuk dilaksanakan revitalisasinya. "Segudang permasalahan harus kita ingatkan. Pengelolaan anggaran ini harus optimal dan wajar dong pembelanjaannya. Inventarisir aset saja untuk menambah PAD (pendapatan asli daerah) masih perlu dilakukan," katanya.
Anggota Komisi B DPRD ini juga menambahkan, Cellica-Jimmy perlu revisi RPJMD. Sebab selama tiga tahun kepemimpinannya, hanya 36 persen yang sudah terealisasi. Seharusnya kata Mulya, dalam jangka waktu tiga tahun, idealnya RPJMD bisa terealisasi 60 persen. "Wajar jika kami mempertanyakan isu soal disharmonisasi bupati-wakil bupati yang nampak akhir-akhir ini. Bahkan di sela LKPJ, wakil bupati tidak hadir, walaupun dengan alasan sedang mendampingi Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar," katanya.
Disinggung LKPJ tetap diterima atau tidak, Fraksi BNN tidak dalam rangka menyetujui atau menolak LKPJ Bupati, tapi hanya memberikan rekomendasi. "Setuju atau menolak itu urusan ketua fraksi, kami hanya memberikan rekomendasi," ujarnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template