Rutilahu Mulyasejati Mangkrak - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Rutilahu Mulyasejati Mangkrak

Rutilahu Mulyasejati Mangkrak

Written By Angga Praditya on Selasa, 10 April 2018 | 14.00.00

Dewan Sewot Soal Lambannya Respon Pemda

CIAMPEL, RAKA - Program kampung rumah layak huni yang ada di Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel mangkrak. Pasalnya, dari 41 rumah yang dibangun, yang diselesaikan oleh pemborong hanya 32 rumah sembilan rumah sisanya belum selesai, padahal program tersebut masuk tahun anggaran 2017.
Akibat tidak selesainya pembangunan rumah tersebut, sembila kepala keluarga harus menumpang di rumah orang lain untuk bisa beristirahat. Hal itu dikarenakan sembilan rumah yang belum digarap sudah dirobohkan oleh pihak pengembang.
"Belum beres pak, Saya sudah kemarin ke PRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) katanya mau digarap lagi," ujar Kepala Desa Mulyasejati, Jumadi kepada Radar Karawang, Senin (9/4).
Sementara Camat Ciampel Agus Sugiono belum memberikan keterangan terkait program yang masuk wilayah kerjanya itu, meski sudah dicoba untuk dikonfirmasi.
Menanggapi hal tersebut, Saepudin Permana, Anggota Komisi C DPRD Karawang yang juga wakil rakyat yang terpilih dari daerah pemilihan (Dapil) VI Karawang yang meliputi Ciampel, Klari, Purwasari dan Majalaya menyampaikan. Seharusnya pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan program yang terbengkalai itu. "Saya sudah sampaikan ke Pak Sekda waktu rapat LKPJ, agar pemda segera menyelesaikan permasalahan ini," kata Aep sapaan akrab Saepudin Permana.
Menurutnya, pada saat itu Sekda juga langsung meng iya kan akan segera menindaklanjuti. Namun sampai saat ini ternyata di lapangan masih belum ada tanda-tanda penyelesaian. Sementara jika persoalan itu dibiarkan, yang menjadi korban adalah warga. "Dari 41 rumah layak huni, sembilan rumah belum selesai. Info dari Pak Lurah, pemilik rumah harus nebeng ke rumah orang lain," bebernya.
Lebih lanjut dia menyampaikan, dalam mengerjakan proyek yang mengunakan sumber dari APBD II karawang itu, melibatkan tidak satu pemborong, karena bukan hanya rumah yang dikerjakan, ada juga perbaikan jalan termasuk drainasenya. Namun disayangkan para pemborong itu lari begitu saja dengan tanpa tanggung jawab. "jadi itu ditingalkan. Kalau byukan ditinggalkan apa namanya ? sekarangkan sudah masuk 2018, sementara itu menggunakan anggaran 2017," ujarnya sambil terheran-heran.
Saat ini, tambah Aep, Komisi C DPRD Karawang juga sudah melakukan pembahasan dan kesimpulannya adalah pemda harus gerak cepat mengambil langkah agar persoalan tersebut bisa cepat selesai. "Kalau soal pelanggaran pemborong saya nggak berkomentar yah. Tapi kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai dewan. Saya juga sudah sampaikan persoalan ini ke ketua komisi," bebernya.
Bahkan jika dalam waktu dekat pemda segera mengambil tindakan, komisi C DPRD sendiri yang akan turun kelapangan agar bisa memastikan dimana duduk persoalanya. "Kalau dibiarkan, bisa kami yang turun ke lapangan (TKP proyek)," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template