Pilkades 2019 Terancam Diundur Sampai 2021 - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pilkades 2019 Terancam Diundur Sampai 2021

Pilkades 2019 Terancam Diundur Sampai 2021

Written By Angga Praditya on Selasa, 03 April 2018 | 12.15.00

Banyak Kepala Desa Gelisah

KARAWANG, RAKA - Buntut dikabulkannya Pilkades 2018 di 67 desa, berimbas pada 33 desa yang masa jabatan kepala desanya habis bulan Juli 2019 dan 12 kades yang masa jabatannya habis pada Desember 2019. Para kades tersebut juga berharap bisa pilkades tahun ini.
Para kepala desa yang pilkadesnya terancam loncat ke tahun 2021 itu beralasan jika pilkades di desanya tidak digelar tahun ini, maka akan bergeser terlalu lama. Apalagi ada Permendagri Nomor 65 tahun 2017 yang mengatur penyelenggaraan pilkades, bahwa selama 2015-2021 pilkades serentak harus dilaksanakan kurun 3 kali dalam 6 tahun. Artinya, jika tahun 2018 ini ada pilkades, otomatis menjadi pilkades terakhir termin pertama, sehingga bagi Kades angkatan 33 yang habis SK Juli 2019 dan Desember 2019, harus loncat ke 2021. Apalagi ada larangan juga menggelar pelaksanaan pilkades pada tahun 2019 karena berbarengan dengan momen pemilu dan pilpres.
Kades Sukamulya Asep Ade mengatakan, masa jabatannya akan habis pada Juli 2019 nanti. Diakuinya, sebelumnya ia dan rekan-rekannya yang 'seangkatan' tidak berpikiran macam-macam ketika 67 kades menuntut pelaksanaan pilkades digelar tahun ini. Namun jika pilkades di desanya digelar pada 2021, dirinya sangat keberatan.
Untuk itu ia dan para kades lainnya menuntut pilkades digelar berbarengan dengan 67 desa atau tetap digelar pada 2019 sesuai masa periodenya. "Kondisi ini membuat kami dilema, satu sisi enggak mungkin desa dibiarkan ada PJs dua tahun sampai 2012, di sisi lain kalau dimajukan, sisa jabatan masih 6 bulan juga," katanya.
Meski begitu diakuinya, tidak semua kades yang masa periodenya habis pada 2019 ingin pilkades tahun ini. Namun yang jelas, mereka menolak pilkades mundur hingga 2021. Dia juga menilai, Bupati Cellica Nurrachadiana terlalu cepat merespon pelaksanaan Pilkades 2018 yang padahal belum dianggarkan tahun ini.
Dirinya berharap, DPRD dan bupati mengkaji ulang kebijakan terkait penyelenggaraan pilkades. Diakuinya, karena dikabulkannya 'angkatan 67' itu, kades seangkatannya menjadi korbannya. Meski demikian, dirinya berharap Apdesi dan organisasi kades lainnya bisa memfasilitasi maksimal, sama halnya saat memperjuangkan 67 kepala desa. Minimal, meminta kepastian agar pilkades bisa dilaksanakan pada 2019, tidak loncat dua tahun ke 2012. "Kalau saya siap ikuti aturan saja, mau dimajukan ke sekarang silahkan, atau saklek tetap 2019 ya memang seharusnya. Tapi kalau ke 2021 jelas kami keberatan," ungkapnya.
Sekretaris Apdesi Karawang Alex Sukardi mengatakan, soal pelaksanaan pilkades tahun 2019 bakal diundur hingga 2021 karena terbentur aturan, akan dikordinasikan ke Mendagri. Karena memundurkan jadwal pelaksanaan pilkades merupakan domainnya menteri.
Polemik penyelenggaraan pilkades ini, juga mendapatkan respon dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Anggota BPD Desa Sabajaya, Kecamatan Tirtajaya, Samsudin mengakui, menyelenggarakan pilkades di tahun 2018 tidak melanggar UU dan PP. Namun, jangan sampai melupakan Perda no 13 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 102 ayat 2 yang berbunyi, pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 kali dalam jangka waktu 6 tahun.
Dalam artian, jika Pilkades akan digelar di tahun 2018, akan lebih dari 3 gelombang dalam kurun waktu 6 tahun. "Nah, di sini siapa yang merumuskan, membuat dan mengesahkan Perda no 13 tahun 2014 tentang desa? Mereka-mereka itulah yang harus bertanggungjawab, karena sudah mengabaikan aturan yang sudah mereka buat sendiri," ujarnya kepada Radar Karawang, Senin (2/4).
Pertimbangan lainnya, jika pilkades akan digelar pada tahun 2018, khawatir akan berdampak terhadap pelaksanaan pileg dan pilpres dengan waktu yang berdekatan, karena menurutnya perpolitikan di desa akan lebih memakan tenaga dan pikiran, juga lebih rawan konflik. "Kalau 2018 pilkades akan dipaksakan digelar, lantas bagaimana dengan kepala desa yang habis masa jabatannya di tahun 2019 dan di tahun 2020. Apakah pilkadesnya akan dilaksanakan 2021?" tanyanya.
Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Sabajaya Aan Karyanto berharap pilkades 67 desa agar dilaksanakan pada tahun 2019 mendatang. Selain pertimbangan akan mengganggu konsentrasi terhadap pileg dan pilpres, juga persiapan masing-masing kepala desa juga akan lebih matang. Dirinya yakin, dari 67 desa saja, tidak semua kades sepakat pesta demokrasi tingkat desa itu dilaksanakan tahun 2018. "Kalau menurut saya lebih baik pilkades 67 desa itu bisa dilaksanakan tahun 2019 setelah pilpres, karena khawatir kades 33 dan 12 malah akan lebih panjang masa PJS-nya," ucapnya.
Seharusnya, lanjut dia, ketika 67 kades menginginkan pilkades tahun ini, harus mempertimbangakan juga 33 kades yang lain, karena kembali mengacu kepada Perda no 13 tahun 2014. Tidak mungkin kades-kades yang habis masa jabatannya tahun 2019 harus dilanjutkan pejabat sementara kades hingga 2 tahun. (rud/rok)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template