Penyerapan Anggaran Desa Menyulitkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penyerapan Anggaran Desa Menyulitkan

Penyerapan Anggaran Desa Menyulitkan

Written By Admin Raka on Jumat, 27 April 2018 | 13.30.00

CIKAMPEK, RAKA - Ada persoalan yang sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Karawang yaitu soal molornya penyerapan dan merealisasikan anggaran untuk pembangunan. Bahkan meski pemerintah pusat menegaskan bahwa dana desa sudah bisa dicairkan sejak bulan Januari. Namun karena terkendala berbagai hal, pencairan baru bisa dilakukan di bulan April, itu pun hanya sebagian kecil desa yang ada di Karawang.
Salmon Mustafa , Sekretaris Desa Dawuan Tengah yang merupakan Ketua Forum Sekdes Cikampek juga sering dibuat pusing atas ketidak jelasan program penganggaran di Kabupaten Karawang. Oleh karenanya setiap desa lebih sering saling menunggu agar tidak bolak-balik ke pemda hanya untuk mengurus berkas pengajuan. "Kalau sudah ada satu desa yang dianggap benar, maka kami lebih baik ambil contoh berkas desa itu untuk disampakan, jadi nggak bolak-balikkan," kata Salmon, kepada Radar Karawang Kamis (26/4) di ruang kerjanya.
Karena sudah menjadi kebiasaan molornya penyerapan anggaran di Karawang. Maka bisa dipastikan ada persoalan yang sudah kronis di Karawang namu tidak kunjung diperbaiki. Sehingga dampaknya ada keterlambatan pembangunan dan masyarakat juga semakin anti pati kepada pemerintah. "Ada beberapa hal penting yang menjadi permasalahan, yaitu persoalan pembinaan, sosialisasi yang lamban padahal aturan berjalan sangat dinamis dan pengajuan yang berbelit-belit," bebernya.
Meski persoalan tersebut sudah sering disampaikan kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Namun proses perbaikanya tetap saja masih lamban, sehingga setiap tahun keterlambatan penyerapan anggaran selalu terulang. "Sebenarnya saat dikeluarkan program sistem administrasi desa kami merasa senang. Ada inovasi, tapi ternyata softwarenya abal-abal. Itu jadi proyek gagal," tegasnya.
Bagaimana tidak disebut gagal, tambah Salmon, saat dicoba menginput data, ternyata datanya malah acak-acakan. Bukan hanya itu, nama kepala desa saja tidak sinkron. Padahal waktu itu desa menganggarkan Rp17.5 juta untuk membeli software tersebut. "Sampai menggunakan DBH untuk membelinya. Sekarang barangnya nambru tidak terpakai," ujarnya sambil kesal.
Lebih lanjut dia menyampaikan, khusus untuk tahun 2018 ini, ada perbedaan yang sangat signifikan untuk dana desa. Karena sekian persen diantaranya harus ada padat karya setiap kegiatan. Sementara dalam kegiatan sama sekali tidak diperbolehkan mencantumkan anggaran operasional untuk siapapun, termasuk untuk perangkat desa yang ngurus kasana-kemari. "Kami juga kebingungan mencari warga (Dawuan Tengah) yang mau jadi kuli untuk setiap kegiatan yang menggunakan dana desa. Sementara diaturannya wajib padat karya," ujarnya.
Belum lagi, tambah Salmon, draf pengajuan yang acuannya tidak jelas dan selalu berubah-ubah. Padahal Presiden Jokowidodo pernah menyampaikan untuk pengajuan dana desa tidak usah tebal-tebal, cukup hanya beberapa lembar saja. "Nyatanya berlembar-lembar, dan jelas ini pemborosan," ujarnya.
Oleh karenanya dia meminta pemerintah daerah harus membentuk tim satgas yang bertugas untuk memberikan pembinaan dan penguatan sistem administrasi desa dengan berbasis teknologi. Sehingga saat melakukan pengajuan tidak harus bolak-balik ke dinas sementara hasilnya belum pasti. "Harus ada sejenis aplikasi yang sederhana dan cukup hanya dengan menginput data, pengajuan beres. Saya rasa ini tinggal kerjasama saja dengan perguruan tinggi yang ada di karawang," pintanya.
Kalau tetap seperti ini, menurutnya pemerintahan desa akan selalu babak belur, bahkan beberapa desa sudah banyak yang ngomong khusus untuk dana desa tidak usah masuk ke desa, silahkan saja dikelola oleh dinas. "Sekarang kalau yang berkaitan dengan pembangunan, pengajuannya juga harus ada tanda tangan kepala dinas teknis apakah PUPR atau PRKP. Makin menyusahkan saja," kata Salmon sambil geleng-geleng kepala.
Sementara Kasi Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang Andry Irawan, setiap tahun selalu ada perbaikan keadministrasian desa. Untuk tahun ini bahkan diberlakukan sistem keuangan desa (Siskeudes). Program tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pemerintahan desa dalam menyusun anggaran termasuk membuat laporan. "Jika ada desa yang belum siskeudes, anggarannya tidak bisa dicairkan," bebernya.
Dia juga mengakui siskeudes saat ini masih bersifat offline, meski demikian pihaknya menargetan beberapa tahun ke depan, siskeudes bersifat online. Sehingga bisa lebih mudah lagi dalam memantau perkembangan proses penganggran sampai tahap realisasi dan SPJ di setiap desa. "Tapi meski offline, pihak desa bisa mengirimkan datanya via email atau WA. Kami (DPMD) sudah menyiapkan petugas," bebernya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template