Penerapan Perda DTA Minim Dukungan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penerapan Perda DTA Minim Dukungan

Penerapan Perda DTA Minim Dukungan

Written By Admin Raka on Rabu, 11 April 2018 | 17.30.00

JAYAKERTA, RAKA- Meski sudah ada Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2011 tentang wajib belajar Diniyah Taklimiyah Awaliyah (DTA) dan Taman Pendidikan Al-Qutan (TPQ), namun kenyataan di lapangan, masih banyak siswa sekolah dasar (SD) tidak sekolah DTA dan bisa melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP). Perda ini seolah kurang dukungan sehingga tidak efektif.
Ketua Kelompok Kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT) Kecamatam Jayakerta, Junaedi, mengatakan, selain mengacu kepada Perda Nomor 7 tahun 2011, DTA menjadi salah satu lembaga yang dinilai sangat perlu, agar siswa bisa menambah pembelajaran keagamaannya. Mengingat, pelajaran agama di sekolah dasar dinilai kurang begitu lengkap, jauh berbeda dengan pembelajaran yang diberikan melalui DTA atau TPQ. "Makanya siswa perlu sekali menambah jam belajarnya di DTA, dan itu sudah ada juga di perdanya," katanya, kepada Radar Karawang, Selasa (10/4) kemarin di kantor DTA Mabda'ul Falah.
Menurutnya, DTA atau TPQ merupakan salah satu lembaga keagamaan yang mesti diikuti oleh siswa, bahkan dikatakan harga mati. Diperkuat dengan perda, dan juga terdapat pada Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yang mengharuskan memperkuat karakter masyarakat dari sisi keagamaan.
Dikatakan Kasi PD Pontren, H Moh Azizi Ha, terhitung dari jumlah peserta DTA di Kabupaten Karawang sekitar 23 ribu siswa dari 1.015 lembaga. Jumlah ini masih kurang jika dibandingkan jumlah SD yang ada di Karawang. Padahal, merupakan hal wajib bagi siswa SD bisa dibarengi dengan pendidikak DTA atau TPQ untuk menunjang pembelajaran sisi keagamaannya. "Di Kabupaten Karawang hanya ada beberapa yang seimbang antara pendidikan SD dan DTA nya, itu di Kecamatan Kotabaru. Yang lainnya msih belum seimbang," ucapnya.
Jika siswa masuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau SDIT, lanjut dia, tidak diwajibkan lagi untuk menempih pemdidikan di DTA, karena di dalam kedua lembaga tersebut dinilai sudah kumplit. Namun, untuk tingkat kewilayahan, diwajibkan siswanya bisa mengikuti pembelajaran di DTA. Pemerintah daerah juga seharusnya bisa memberikak penegasan, karena ketika tidak menjalankan perda nomor 7 tahun 2011 ini tentunya sudah melanggar Pa yang sudah di sahkan oleh pemerintah daerah. (rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template