Pemda Dinilai Tidak Serius Menata Pasar - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemda Dinilai Tidak Serius Menata Pasar

Pemda Dinilai Tidak Serius Menata Pasar

Written By Admin Raka on Minggu, 08 April 2018 | 17.45.00

KOTABARU, RAKA - Berbagai permasalahan pasar yang terjadi di Karawang disoroti serius oleh Komisi B DPRD Karawang. Bahkan Ketua Komisi B DPRD Karawang H Danu Hamidi menilai akar dari permasalahan pasar yang ada di Karawang adalah karena tidak berpihaknya penganggaran pemerintah terhadap pembangunan atau revitalisasi pasar.
"Kalau saya psimis pengelolaan dan pembangunan pasar di Karawang bisa sukses," kata H Danu kepada Radar Karawang belum lama ini.
Menurutnya, pembangunan dan pengelolaan pasar yang melibatkan pihak ke tiga dengan pola BOT menjadi penyebab utama permasalahan yang terjadi di pasar-pasar yang ada di Karawang. Mulai adanya konflik internal pengelola sampai tidak dibayarkannya PAD membuat Pemda tidak bisa mengoptimalkan peran pasar untuk aumber kesejahteraan masyarakat. "Lihat saja pasar yang di BOT (built operational transfer) kan, itu semuanya bermasalah. Yang jadi korban adalah para pedagang," ujarnya.
Padahal, tambah Danu, kalau saja Pemda fokus membangun pasar dengan anggaran sendiri. Maka tidak akan ada permasalahan seperti yang terjadi saat ini. Bahkan lebih dari itu pemda memiliki kewenangan penuh untuk biasa mengoptimalkan pasar yang ada di Karawang. "Tapi ini nggak dilakukan. Padahal setiap rapat banggar kami selalu mendorong," bebernya.
Akibat tidak berpihaknya anggaran pemerintah daerah terhadap pasar, juga mengakibatkan ketidak pastian kapan revitalisasi pasar-pasar yang sudah mulai jelek bahkan rapuh. Termasuk di Jatisari, sampai saat ini juga belum ada kepastian meski Bupati Karawang pernah berjanji saat melakukan kunjungan ke pasar Jatisari. "Sekarang pasar Jatisari sudah punya koperasi. Mereka yang akan berjuang," pungkasnya.
Salah satu korban atas kebijakan pemerintah itu adalah Pasar Cikampek I. Pasar tersebut mengaami konflik berkepanjangan sehingga sampai saat ini para pedagang yang sudah lunas membayar kios belum memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).
Ketua Ikatan Pedagang Pasar Tradisional Cikampek Bersatu (IPPTU) Billi W Permana meski baru memimpin organisasi tersebut beberapa hari lalu pernah menyampaikan akan memperjuangkan SHGB yang merupakan hak para pedagang. "Kalau kami yang penting disegerakan SHGB nya, karena seharusnya sudah pada pegang, sudah banyak yang lunaskan," bebernya.
Dia menyampaikan, para pedagang yang membeli secara kontan seharusnya sudah pegang SHGB, kemudian yang kredit lima tahun juga harusnya sudah pegang, karena sudah pada lunas dan yang terakhir, pedagang yang kredit delapan tahun akan lunas pada tahun 2019 mendatang. "Jadi di 2019 harusnya semua pedagang sudah pegang SHGB. Kecuali yang nunggak-nunggak," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template