Kredibilitas DPRD Runtuh - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kredibilitas DPRD Runtuh

Kredibilitas DPRD Runtuh

Written By Admin Raka on Minggu, 08 April 2018 | 17.48.00

Dampak Kasus SPPD Fiktif 

PURWAKARTA,RAKA- Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta (Kejari) terhadap puluhan anggota DPRD Purwakarta terkait dengan dugaan penyimpangan anggaran kegiatan DPRD dianggap telah menjatuhkan kredibilitas wakil rakyat di masyarakat.
"Terlepas nantinya terbukti atau tidak, dugaan penyimpangkan anggaran tersebut. Tapi masyarakat sudah antipati kepada para wakilnya di DPRD. Kepercayaan terhadap wakil rakyat luntur," ujar pengamat kebijakan publik di Purwakarta, Iwan Torana, belum lama ini.
Menurut pria yang juga mantan anggota DPRD Purwakarta ini, kejadian ini menjadi sejarah baru dalam perjalanan wakil rakyat di Purwakarta. "Bayangkan 45 orang, artinya seluruh wakil rakyat yang ada di Gedung Putih Ciganea. Ini harus menjadi catatan masyarakat agar di pileg mendatang lebih selektif lagi menentukan pilihan," tuturnya.
Selain itu, lanjut Kang Itor, populernya ia disapa, hal ini juga menjadi warning bagi partai politik, agar dalam rekrutmen bacaleg mendatang bisa lebih jeli lagi melihat. "Jangan asal mencalonkan, seleksi dulu dengan baik," ucapnya.
Sementara menurut Praktisi Hukum di Purwakarta, Entis Sutisna, jika terbukti menerima aliran dana, anggota DPRD Purwakarta yang dipanggil penyidik Kejari Purwakarta dalam kasus perjalanan dinas fiktif bisa dijerat Pasal 5 UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). "Bisa kena TPPU, jika dari hasil pemeriksaan itu ternyata ada dan terbukti anggota DPRD menerima duit dari hasil tindak pidana korupsi, dalam hal ini perjalanan dinas fiktif," ujar Entis.
Menurutnya, hal ini, tinggal keberanian Kejari Purwakarta "Apakah berani menetapkan yang bersangkutan sebagai penerima atau turut menikmati uang korupsi, sebagai tersangka atau tidak?" tuturnya.
Sementara dalam pasal 2 UU TPPU disebutkan, hasil tindak pidana meliputi hasil korupsi. Sedangkan Pasal 5-nya mengatur soal siapa saja yang menerima uang hasil korupsi diancam pidana penjara paling lama 5 tahun. "Kalau ada pengakuan dari dua tersangka yang mengatakan duit perjalanan dinas fiktif diterima anggota DPRD Purwakarta didukung dengan alat bukti yang ada, sangat memungkinkan pasal 5 UUTPPU itu diberlakukan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, Syahpuan, menegaskan pihaknya segera menuntaskan perkara dugaan korupsi anggaran kegiatan DPRD Purwakarta tahun 2016. "Tinggal menunggu hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh penyidik terhadap sejumlah pihak," ujar Kajari, ditemui sejumlah awak media disela-sela Rapat Paripurna LKPJ 2017 di Gedung Dewan, Ciganea, Jumat (6/4).
Menurutnya, meski ia belum lama bertugas di Purwakarta, namun sejumlah perkara yang masuk akan terus dilanjutkan penanganannya. Begitu pun pada perkara yang sudah ada penetapan tersangkanya. "Kasi pidsus-nya baru, kasus-kasus akan tetap berlanjut. Untuk masalah jumlah kerugian negara akibat dugaan korupsi SPPD fiktif saat ini masih dalam pengitungan," tuturnya.
Diketahui, sebanyak 45 anggota DPRD Purwakarta telah diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Purwakarta. Mereka dimintai keterangan berkaitan dengan dua tersangka MR dan HUS dalam perkara Bimtek Fiktif DPRD Purwakarta tahun 2016. (gan)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template