Kepsek Sebut PKKS Kejam - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kepsek Sebut PKKS Kejam

Kepsek Sebut PKKS Kejam

Written By Admin Raka on Rabu, 18 April 2018 | 16.15.00

TEMPURAN, RAKA - Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) mulai digelar khusus kepada sejumlah kepala sekolah yang habis periodesasinya Januari dan Maret tahun ini. Meskipun demikian, dengan turunnya PP Nomor 19 tahun 2017 yang mengatur tugas baru para Kepsek tersebut, dianggap lebih kejam jika diikuti ketimbang PP sebelumnya nomor 43 yang juga mengatur hal yang sama.
Hal itu diungkapkan Kepala SMPN 1 Tempuran Dudi S.Pd, Selasa (17/4). Menurut dia, polemik Cakep dan Kepsek periodesasi tahun ini adalah hal lumrah yang diprediksikan memang akan menimbulkan gejolak. Bahkan sampai munculnya PKKS yang satu-satunya hanya ada di Karawang ketimbang Kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. "Terbitnya PP 19 tahun 2017 ini, sebenarnya lebih kejam, karena selain dalam PKKS akan dievaluasi setiap tahun, juga beban kerja kepala sekolah jadi bertambah. Tetapi bukan di jam mengajar, melainkan sebagai manajer, supervisor dan enterprener," tandas Dudi.
Untuk itu, terang Dudi, jangan dikira bahwa PKKS ini hanya akan diberlakukan pada Kepsek yang periodesasi saja, tetapi juga pada kepsek normal setiap tahun nantinya.
Jika hasil nilai kurang dari standar, kepsek tidak harus menunggu 4 tahun diberhentikan, bahkan setahun juga bisa. "Lebih kejam justru karena beban kerja Kepsek ditambah, juga soal PKKS ini juga akan selalu dievaluasi setiap tahun," katanya.
Dudi menambahkan, tiga komponen tugas baru kepsek dalam PP 19 sebagai manajer, supervisor dan entrepeneur, diakuinya cukup berat, walaupun tugas mengajar dari 6 jam menjadi nol sebagaimana di Dapodik, tapi tetap saja kepsek ini jadi tenaga mengajar apabila tidak ada guru bisa jadi tenaga kanseler.
Meskipun demikian, hilangnya beban kerja mengajar, tidak secara otomatis sertifikasinya dicabut. Sebab tidak mungkin karena dihilangkannya jam mengajar, ujug-ujug sertifikasi kepsek dihilangkan. Apalagi kepsek masih memiliki Nomor Unik Kepala sekolah (NUKS) sebagai dasar mendapatkan tunjangan dari Pusat. "Beban mengajar dihilangkan, tidak mungkin ujug-ujug sertifikasi dihilangkan, apa bisa Pemkab ganti tunjangannya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template