Kepala Desa Pecah Kongsi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kepala Desa Pecah Kongsi

Kepala Desa Pecah Kongsi

Written By Admin Raka on Rabu, 04 April 2018 | 12.15.00


LEMAHABANG WADAS, RAKA - Disanggupinya kein
ginan 67 kepala desa yang masa jabatannya habis tahun 2018 untuk menggelar pilkades serentak tahun ini juga, ternyata membuat para kepala desa menjadi terpecah. Belakangan kepala desa yang habis masa jabatannya tahun 2019 pun menolak pesta demokrasi di desanya diundur sampai tahun 2021.
Kades Karangtanjung, Kecamatan Lemahabang, Ade Kosasih mengatakan, 67 kades yang masa jabatannya habis tahun ini sebenarnya sudah tahu bahwa sebelumnya Pemkab Karawang menetapkan pilkades serentak bersama kepala desa yang jabatannya habis pada Oktober 2019 sejak jauh-jauh hari. Bahkan Pemkab Karawang tidak menganggarkan pelaksanaan pilkades tahun 2018.
Namun yang disesalkannya, 67 kades malah berunjukrasa. Lebih disayangkannya lagi, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana justru mengambil keputusan begitu responsif tanpa meminta pertimbangan Bagian Hukum karena berimbas pada 45 desa yang masa jabatan kadesnya habis pada tahun 2019. Menurutnya, seharusnya bupati tetap bijak meski ada tekanan dan aksi demonstrasi.
Ade mengatakan, sebagai kades yang masa jabatannya habis pada Desember 2019, dirinya tidak terima jika pilkades di desanya harus diundur dua tahun hingga 2021 gara-gara yang 67 desa mendahului. Meski begitu, pihaknya akan menerima jika Pjs kades hasil muyawarah desa. Namun sesuai aturan yang ada, Pjs kades harus berasal dari PNS yang belum tentu hafal keadaan desa. "Bupati gak konsisten kalau begitu, ngapain mengabulkan saja angkatan 67," sesalnya.
Di lain pihak, kepala desa yang masa jabatannya habis tahun ini, Solehudin, mewanti-wanti agar bupati konsisten melaksanakan pilkades di 67 desa tahun ini. Selain tidak ada undang-undan dan peraturan yang dilanggar, bupati sudah banyak mengeluarkan pernyataan mengabulkan 67 pilkades tahun ini.
Kepala Desa Pulojaya itu lantas menuding ada upaya menjegal bupati agar tidak membuat perbup dan regulasi Pilkades 2018. Diakuinya, para kades seangkatannya, sudah ancang-ancang melayangkan surat ke Banggar DPRD agar dianggarkan dalam anggaran perubahan pada Senin (2/3) lalu.
Menurutnya, para kepala desa yang masa jabatannya habis pada tahun 2019 tidak perlu menyalahkan 67 kepala desa yang masa jabatannya habis tahun ini karena memang jabatannya habis Desember 2018. Dia yakin, kades yang masa jabatannya habis tahun 2019 tetap akan menggelar pilkades tahun depan. "Kan baru wacana ke 2021 juga. Saya sih yakin angkatan 33 dan 12 tetap digelar tahun 2019," ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan dan Desa Kabupaten Karawang Ade Sudana mengatakan, pilkades di 45 desa yang masa jabatannya habis tahun depan, akan dilakukan pada tahap berikutnya. Namun mantan Camat Telukjambe Timur ini tidak merinci tahun pelaksanaannya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template