Insentif Kades Kuras Dana Bagi Hasil - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Insentif Kades Kuras Dana Bagi Hasil

Insentif Kades Kuras Dana Bagi Hasil

Written By Admin Raka on Senin, 23 April 2018 | 12.00.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Keinginan sejumlah kepala desa, sekretaris desa hingga perangkat desa naik gaji dengan mengotak-atik Alokasi Dana Desa (ADD), nampaknya memang tertutup. Tapi siapa sangka, kenaikan tambahan upah tersebut ternyata disiasati dengan menguras Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Dengan dalih tunjangan non penghasilan tetap (siltap), DBH yang sebelumnya teralokasi untuk menghonor perangkat desa yang tidak tercover dari ADD seperti Upas, Linmas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bahkan penyuluh KB, kini diwacanakan dikuras setengahnya untuk menjawab desakan aparat desa.
Bendahara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Desa Rawagempol Wetan Saundi mengatakan, kabarnya para bendahara PBB akan kembali mendapat insentif Rp 1,5 juta per bulan dari DBH sesuai janji  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Tapi, dia sesumbar menyebut, sumbernya akan diplot dari DBH tahun ini dengan besaran Rp 750 ribu per bulannya. Baginya tidak ada masalah, namun sebelumnya Pemkab Karawang berjanji memberi insentif Rp 1,5 juta. "Apakah karena gaji sejumlah perangkat dinaikan tunjangan dari DBH, sehingga angka buat insentif honor bendahara PBB ini jadi ciut," ungkapnya.
Keluhan serupa datang dari penyuluh KB. Dikatakan Koordinator Penyuluh KB Kecamatan Cilamaya Wetan Yaya, pihaknya sudah menunggui alokasi dan realisasi dari DBH yang konon ada porsi setiap desa untuk operasional penyuluh KB. Namun dua tahun berjalan, DBH sama sekali tidak pernah turun untuk KB. Baginya, tidak jadi soal DBH itu terealisasi atau tidaknya ke penyuluh KB, apalagi konon DBH ini mau teralokasi sebagai tunjangan perangkat tambahannya. "Yang penting diingatkan adalah program kampung KB harus bisa berjalan baik dan lancar di setiap desa, dukungan dari desa-desa itu perlu agar kampung KB ini sukses dan sesuai standar dan arahan dari provinsi dan pusat," katanya.
Humas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang Udin Abdul Gani mengatakan, ADD memang sudah tertutup dan tidak bisa diperjuangkan untuk tambahan siltap gaji kades, sekdes, perangkat desa dan lainnya. Karena selain peraturan bupati teknisnya masih sama, juga nominalnya tak ada perubahan. Namun, hasil dialog dan lobi, didapati hasil bahwa kades diberikan tambahan tunjangan Rp 1 juta per bulan alias Rp 12 juta setahun. Begitupun sekdes dan perangkat lain sama diberikan tunjangan tambahan Rp 500 ribu per bulannya, termasuk RT, RW, Linmas dan bendahara PBB dijatah Rp 750 ribu per bulan. Disinggung sumber, Udin menyebut bahwa sumbernya disiasati di DBH, sehingga istilahnya bukan siltap tapi tunjangan. "Bupati saat ini satu-satunya bupati yang sudi memberikan tunjangan pada kades dan pegawai desa. Baru kali ini ada tunjangan dari bupati bagi kades dan perangkat, sumbernya ya dari DBH itu," katanya.
Meski sumbernya dari DBH, kata Udin, tapi tidak mengurangi porsi seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti Upas, Linmas, LPM, pemulasaraan jenazah, rehabilitasi kantor desa dan pemberdayaan non fisik. Apalagi, nominal DBH tahun ini cukup besar. "Sebab dari Rp 120 jutaan, tahun ini yang terkecil saja Desa Dongkal Kecamatan Cibuaya dapat DBH sebesar Rp 177 juta," katanya.
Disinggung operasional penyuluh KB yang tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya, Udin mengaku mungkin baru terpikirkan lagi dan bisa diposkan tahun ini, kalau masih ada anggaran yang cukup dari DBH. "Walaupun sedikit mengambil tunjangan dari DBH, tapi tidak kurangi porsi sebelumnya," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : Admin Mang RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template