Dewan Dilarang Jadi Komite Sekolah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dewan Dilarang Jadi Komite Sekolah

Dewan Dilarang Jadi Komite Sekolah

Written By Admin Raka on Kamis, 05 April 2018 | 16.00.00

KARAWANG, RAKA - Pejabat di lingkungan pemerintahan, anggota DPRD dan pengurus partai politik dilarang menjadi pengurus komite sekolah. Sayangnya, ketentuan yang mengacu kepada Permendikbud no 75 tahun 2016 yang membahas tentang larangan tersebut agaknya perlu dipertegas lagi. Sehingga eksistensi komite sebagai perwakilan orang tua siswa bisa dirasakan lebih independen. 
Sekretaris Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Suandi S.Pd. mengatakan komite diatur tersendiri dalam Permendikbud, dimana ASN atau pejabat hingga anggota DPRD sudah dilarang masuk barisan Komite, ada persentasi khusus untuk komposisi Komite sekolah. Yaitu yang berlatar belakang tokoh dan orangtua wali murid aktif. Namun, atas penjelasan aturan ini, beberapa sekolah sudah menyisir ulang kepengurusan komite sekolah yang biasanya berlatar belakang tokoh, bahkan PNS pendidikan.
Namun, saat ini sudah tidak diperbolehkan lagi, bahkan di SMAN 2 Karawang Timur yang dipimpinnya saja, bisa dipahami, karena sebelumnya, komite sekolah dipimpin Anggota DPRD H. Suryana, namun saat ini sudah diganti lagi mengingat aturan yang harus dijalankan. Langkah ini sambung Suandi, dimintanya agar diikuti sekolah lainnnya diberbagai tingkatan untuk mematuhi aturan Permendikbud tersebut. "Anghota Dewan dan PNS sudah dilarang jadi Komite Sekolah," katanya.
Sementara Koordinator Pengawas SMA Karawang, H Nedi Rohendi M.Pd mengatakan, dalam aturan, ada unsur-unsur yang tidak bisa menjadi anggota komite sekolah. Karenanya, hal ini harus dipahami semua pihak. PNS misalnya, boleh saja, asalkan bukan dari latar belakang di instansi pendidikan, dan dikecualikan juga PNS tersebut yang bisa jadi pengurus komite harus memiliki anak yang sedang bersekolah di SMA setempat, atau juga PNS dengan status jabatan Kasie, Kabid apalagi Kepala Dinas, jelas itu dilarang jadi Komite.
Begitupun bagi penyelenggara negara, seperti anggota DPRD, jika ada sekolah yang masih memasukan dewan jadi struktur Komite, mau tidak mau harus segera mensortir ulang karena hal itu sudah dilarang. "Sudah tidak bolehlah pejabat jadi komite, semua sekolah harus ikuti aturan pokoknya," katanya.
Lebih jauh ia menambahkan, pihaknya belum mensortir, apakah semua SMA sudah clear mematuhi aturan larangan tersebut atau tidak. Namun, ia wanti-wanti memperingatkan, bahwa jabatan Komite yang utama itu harus berasal dari tokoh setempat yang berstatus sebagai wali murid yang bersekolah di SMA bersangkutan. Tujuan hal itu, agar sekolah bisa representatif menampung aspirasi orangtua dan wacana pengembangan program sekolah. "Kita belum hafal ya, apakah semuanya sudah mematuhi hal itu apa masih belum melaksanakannya," katanya. (rud)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template