Bela Enam Kades Tersangka Pidana Pemilu - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Bela Enam Kades Tersangka Pidana Pemilu

Bela Enam Kades Tersangka Pidana Pemilu

Written By Admin Raka on Selasa, 03 April 2018 | 14.45.00

Kades Mulyajaya Minta Panwaslu Cabut Perkara

KUTAWALUYA, RAKA- Kasus enam kepala desa (Kades) yang tersangkut masalah pidana pemilu, mendapat reaksi dari kades lainnya. Sebagai bentuk solidaritas, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) diminta tidak melanjutkan proses hukum masalah ini. Keenam kades ini diminta hanya diberiktan teguran.
Kepala Desa Mulyajaya, Endang, mengecam keras tindakan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Karawang dan mengancam akan mengadakan aksi besar jika pihak Panwaslu tidak segera mencabut perkara terkait 6 kepala desa yang saat ini sudah di tetapkan sebagai tersangka, setelah di duga ikut aktif berkampanye dan mendukung salah satu calon Gubernur Jawa Barat secara terang-terangan. Pasalnya, sebelum bertindak lebih jauh, seharusnya Panwaslu bisa menegur atau memberikan peringatan terlebih dahulu kepada 6 kades yang bersangkutan. "Saat ini sudah saya layangkan surat pemberitahuan aksi. Jika dalam waktu satu minggu tidak ada jawaban, saya akan boyong 30 ribu massa untuk mendemo," tegasnya, kepada Radar Karawang saat berhasil ditemui di kantor desanya, Senin (2/4) kemarin.
Dan juga perlu di ketahui, lanjut Ketua Paguyuban Macan Kumbang tersebut, selain kades yang mempunyai jabatan secara politis, bupati pun sama halnya dengan kades, yakni jabatan politis. Namun, kenapa hanya kades yang dilarang untuk berkampanye. Atas hal tersebut, dirinya meminta agar pemerintah mengkaji ulang, atau lebih baik mengubah undang-undang (UU). Khususnya di pasal 70 ayat 1 huruf C. "Kenapa hanya jabatan politis kades yang dilarang, padahal bupati pun jabatan politis. Apa mungkin hanya ingin mengkriminalisasi para kades?" tanya Endang.
Lebih lanjutnya, dalam UU juga jelas tertulis, yang dilarang itu pasangan calon melibatkan kepala desa. Kalau urusannya panjang seperti saat ini yang melibatkan 6 kades, dan jika ingin menentukan kebijakan, bukan hanya kades yang ditindak secara tegas, pasangan calonnya pun wajib di tindak. Dalam ayat tersebut jelas seperti itu.
Terlebih, bahasa kampanye dalam UU masih dalam cakupan global yang mesti dibedah lagi. Karena menurutnya, bahasa kampanye tersebut masih bersifat umum dan perlu pembahasan yang detail agar bisa difahami semua pihak, khususnya kades.
Hingga saat ini Endang bersikukuh agar panwaslu bisa mencabut perkara yang menjerat rekannya tersebut. Pasalnya, ancaman untuk mengadakan aksi dengan massa 30 ribu bukanlah isapan jempol belaka. Dirinya menginginkan keadolan bersama, agar ranah politik di Karawang khususnya bisa berjalan dengan wajar.
Sebelumnya, keenam tersangka tersebut adalah Kepala Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari, Suhana, Kepala Desa Kalijati, Kecamatan Jatisari, Deny Supriyatna, Kepala Desa Barugbug, Kecamatan Jatisari, Suhatip, Kepala Desa Duren, Kecamatan Klari, Abdul Halim, Kepala Desa, Tirtasari Kecamatan Tirtamulya, Tuti Komala dan Kepala Desa Cirejag Kecamatan Jatisari, Dadang Supriatna. Berkas sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa tinggal menunggu jadwal persidangan. (rok)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template