6 Kades Disidang, Baladewa Minta Panwaslu Juga Proses Anggota DPRD - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 6 Kades Disidang, Baladewa Minta Panwaslu Juga Proses Anggota DPRD

6 Kades Disidang, Baladewa Minta Panwaslu Juga Proses Anggota DPRD

Written By Admin Raka on Minggu, 08 April 2018 | 17.34.00

KARAWANG, RAKA- Setelah sebelumnya mengancam akan memgadakan aksi besar dengan mengerahkan 30 ribu massa, Ketua Barisan Kepala Desa Karawang (Baladewa) mengaku akan mengikuti aturan yang berlaku, dan mengurungkan niat untuk melakukan aksi terhadap Panwaslu Karawang. Namun bukan tanpa syarat, dirinya meminta agar Panwaslu Karawang benar-benar tegas dan memgikuti aturan.
"Kami meminta Panwaslu Karawang benar-benar serius dalam menegakkan hukum. Selain itu, panwaslu juga harus adil dan memproses hukum anggota DPRD Karawang berinisial PA yang mengundang para kades tersebut untuk datang dalam acara tersebut," tegas Endang. Jumat (6/4).
Berdasarkan pengakuan para kades tersebut, kehadiran pada acara Dedy Mizwar, karena diundang seorang anggota DPRD Karawang. "Penyebab ke-6 kades melakukan pelanggaran sehingga menjadi tersangka dalam kasus ini," katanya.
Lebih lanjutnya, pihaknya dan ormas Macan Kumbang akan meminta dan mendesak Panwaslu Karawang untuk juga memproses hukum anggota DPRD tersebut. "Kita akan mendatangi panwaslu untuk segera memproses anggota DPRD, karena bukan kesalahan mutlak kepala desa. Mereka hanya diundang," katanya.
Sementara itu, Jumat (6/4) kemarin, sidang perkara pelanggaran pilkada digelar di Pengadilan Negeri (PN) Karawang untuk kedua kalinya. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi dipimpin majelis hakim  Viktor Suryadipta dengan hakim anggota Elvina dan Ismail Gunawan. Dalam keterangannya dua orang kades yang menjadi saksi mengaku perkara ini terjadi karena masih banyak kades yang tidak mengetahui aturan yang melarang kepala desa bertemu dengan calon gubernur.
Empat orang saksi Kades Situdam, Iwan Kurniawan, Kades Cikalongsari Endang Sugiarto. Ketua Paswas Karawang, Syarif Hidayat dan Komisioner Panwascam Jatisari Titi Prihatin secara bergantian memberikan kesaksian dipersidangan.
Dua orang saksi dari unsur kepala desa mengaku hadir dalam acara silaturahmi dengan calon gubernur Deddy Mizwar karena mendapat undangan melalui grup WhatsApp kepala desa. Mereka hadir karena tidak mengetahui ada larangan kepala desa bertemu dengan vagub. "Kami tidak tahu kalau itu dilarang, karena selama ini tidak ada sosialisasi soal itu," kata Kades Situdam Iwan Kurniawan.
Hal senada dikatakan Kades Cikalongsari, Endang Sugiarto, mengatakan sosialisasi yang dilakukan Panwaslu baru dilakukan setelah perkara foto bareng 6 kepala desa dengan Deddy Mizwar menjadi kasus hukum. Sebelumnya belum pernah ada sosialisasi hingga banyak kepala desa tidak mengetahui soal larangan tersebut. "Memang belum ada sosialisasi saat itu jadi kami para kepala desa hadir walaupun kami tidak masuk dalam ruangan tempat acara dilaksanakan, kami hanya diluar saja," kata Endang.
Namun keterangan saksi kepala desa itu dibantah oleh Ketua Panwas Karawang, Syarif yang mengatakan sosialisasi sudah dilakukan sebelum perkara ini muncul. Hanya saja Syarif mengakui karena keterbatasan anggaran, kegiatan sosialisasi tidak bisa dilakukan di setiap desa. Sosialisasi dilakukan disetiap kecamatan yang diwakili 3 perwakilan desa di tiap kecamatan. "Sosialisasi sudah kami lakukan disetiap kecamatan yang diwakili beberapa desa saja, karena anggaran terbatas. Tapi kita juga pernah sekali sosialisasi serentak diseluruh kabupaten yang dihadiri semua kepala desa," kata Syarif.
Usai mendengar keterangan para saksi, semua terdakwa merasa tidak tahu jika berfoto bersama calon gubernur sambil berpose adalah sebuah pelanggaran. Mereka berkelit tidak pernah mendapat sosialisasi ihwal aturan pemilu terutama perihal aparat desa yang dilarang berfoto bersama calon gubernur. "Kami tidak pernah mendapat sosialisasi dari Panwas. Kami tidak tahu jika foto sambil berpose 4 jari bersama Deddy Mizwar adalah pelanggaran," kata terdakwa Tuti Komala.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang yang dipimpin Prio Sayogo mendakwa 6 Kades yaitu Kepala Desa Tirtasari, Tuti Komala (48), Kepala Desa Barugbug, Suhatip (34), Kepala Desa Cirejag, Dadang Supriatna (39), Kepala Desa Duren, Abdul Halim (57), Kepala Desa Balonggandu, Suhana (50) dan Kepala Desa Kalijati, Deny Supriyatna (36), melanggar undang-undang Pilkada. Jaksa menjerat dengan Pasal 71 ayat 1 undang-undang Pilkada. (rok/asy)
Berbagi Artikel :
 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template